MBD Memulai PPKM Level 3

KBRN, Moa : Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benjamin Th. Noach mengeluarkan Instruksi Bupati  Nomor 130/140.c/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa.

Instruksi Bupati MBD dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2021, ditujukan kepada lurah dan kepala desa untuk segera menetapkan dan mengatur PPKM Mikro Level 3 di seluruh Desa dan kelurahan, sampai di tingkat RT/RW.

Dalam Instruksi Bupati MBD itu telah diatur bahwa, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah. Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara  daring/online, sedangkan kegiatan di perkantoran dan tempat kerja lain dibagi, Work Form Home (WFH) 75 persen dan Work From Office (WFO) 25 persen secara protokol kesehatan (prokes).

Untuk sektor esensial lain seperti kesehatan, pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri vital nasional, objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan prokes ketat.

Sementara, pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko  kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang  asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basa, pasar batik, bengkel kecil, cucian kenderaan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan prokes ketat, memakai masker dan mencuci tangan dengan handsanitizer yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemrintah daerah. 

Pelaksanaan kegiatan makan minum di tempat umum diatur sebagai berikut: 

1. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker dan mencuci tangan. 

2. Rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan di tempat/dine-in dengan kapasitas 25 persen dan menerima makanan dibawa pulang delivery/take away dengan prokes ketat.

3. Restoran, rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in).

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan diatur,  pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat dan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 persen  dengan prokes ketat.

Selain itu, tempat ibadah (Masjid, Mushollah, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng,serta serta tempat lainnya yang mengadakan kegiatan keagamaan berjamaah dibatasi maksimal 25 persen dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

Demikian antara lain hal-hal yang sudah diatur dalam Instruksi Bupati MBD terkait PPKM Level 3, termasuk kegiatan di areal publik, kegiatan seni, resepsi pernikahan dan transportasi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00