Berantas Mafia Tanah, Kejagung Bentuk Satgas

jaksa_agung_sanitiar_burhanuddin

KBRN, Jakarta: Kejaksaan Agung melakukan pembentukan tim satuan tugas khusus mafia tanah di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Pembentukan itu dilakukan karena terhambatnya pembangunan nasional dan konflik sosial.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan jajarannya agar tak hanya mengutamakan penindakan. Harus pula mampu mengidentifikasi penyebab praktik mafia tanah bisa tumbuh subur hingga saat ini.   

“Problematika ini menjadi atensi khusus Kejaksaan Agung, lembaga ini wajib hadir memberikan kepastian hukum pada pencari keadilan. Kepada para Kepala Satuan Kerja segera bentuk tim khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah,” ucap Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Minggu (28/11/2021) malam.

Jajaran Adhyaksa diharapkan bisa memberikan solusi terkait penanganan perkara pertanahan. Tak hanya itu saja, jaksa juga harus mampu memberikan saran terkait perbaikan sistem agar bisa menutup celah para mafia.

“Salah satu upaya memberantas mafia tanah adalah dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuk jaringan mafia tanah,” tambah Burhanuddin.

Belum terintegrasinya administrasi pertanahan yang dikelola Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan administrasi pertanahan yang ada di desa menjadi poin pertama terkait penyebab maraknya mafia tanah di Indonesia.

Misalnya, terkait dokumen tanah Letter C. Terlebih, ada kewenangan ketua adat menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA). 

Kemudian, pemilik tanah tak mengurus administratif terhadap tanah yang hak berakhirnya telah dihapus. Lalu, ada sertifikat ganda.

Selain Mafia Tanah, Jaksa Agung juga meminta jajaranya membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas mafia pelabuhan. Menurut dia, mafia pelabuhan telah menghambat laju perekonomian karena menimbulkan biaya yang tinggi. Akibatnya, persaingan usaha menjadi tidak sehat.

“Kepala Kejaksaan Tinggi dan seluruh satuan kerja Kejaksaan Negeri segera membentuk tim khusus untuk mencermati dan mengawasi pemasukan negara dari sektor perpajakan, kepabeanan, cukai dan sumber daya alam,” tandas dia.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar