RRI.CO.ID, Aceh Singkil - Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menegaskan kehadirannya di desa melalui Program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa bertujuan melakukan pengawalan preventif, bukan untuk mencari kesalahan pemerintah desa. Hal itu disampaikan Helene Yarra Lanera Pandia, S.H, Jaksa Fungsional Intelijen Kejari Aceh Singkil dalam dialog "Jaksa Menyapa" bersama RRI Singkil, Rabu 5 Agustus 2026.
"Program Jaga Desa justru mengedepankan pendekatan preventif. Kehadiran Kejaksaan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan membantu pemerintah desa memahami regulasi sehingga setiap tahapan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai aturan," ujar Helene.
Program ini dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023. Bentuk pendampingan meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum gratis, asistensi pengelolaan Dana Desa, monitoring dan evaluasi bersama instansi terkait.
Helene menyebut, dengan pagu Dana Desa tahun 2026 sebesar Rp60,57 triliun secara nasional, kepatuhan terhadap regulasi menjadi sangat penting. Dalam pengelolaan Dana Desa ada empat prinsip wajib yang harus dipedomani yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
"Kejaksaan juga mengingatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku dapat berpotensi menjadi tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, pencegahan menjadi langkah yang paling penting," tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan Jaga Desa tidak hanya bergantung pada pemerintah desa. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawasi penggunaan Dana Desa melalui musyawarah desa dan mekanisme pelaporan.
"Kami mengajak seluruh pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa secara profesional, transparan, akuntabel. Jangan ragu memanfaatkan ruang konsultasi yang disediakan. Kejaksaan hadir sebagai mitra strategis agar pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari penyimpangan," tutup Helene.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....