Kemenkumham Aceh Teken Komitmen Pelaksanaan Zona Integritas 2022

KBRN,  Banda Aceh : Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Aceh mendeklarasi janji kinerja dan penandatanganan perjanjian kinerja serta penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh di Banda Aceh, Selasa (18/1/2022).

Penandatanganan janji kinerja ini turut dihadiri oleh Gubernur Aceh yang diwakili oleh staf ahli bidang keistimewaan Aceh, Bukhari, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh yang diwakili oleh Asisten Tindak Pidana Umum, Djamaluddin, Plt Kepala Ombudsman Aceh Rudi Ismawan dan perwakilan Kapolda Aceh serta pejabat forkopimda Aceh.

Perjanjian kinerja dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022 diteken langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Aceh Meurah Budiman yang diikuti seluruh kepala Lapas dan Rutan di Aceh, kepala Imigrasi dan seluruh pejabat jajaran di Kanwil Kemenkumham Aceh serta diikuti secara virtual oleh unit pelaksana teknis di setiap daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Aceh Meurah Budiman mengatakan, kegiatan penandatangan janji kinerja dan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022 tersebut bertujuan untuk peningkatan kualitas kinerja kementerian hukum dan ham serta penguatan implementasi reformasi birokrasi dalam melayani masyarakat.

“Mudah-mudahan harapan kami, apa yang telah kita deklarasi tadi dapat kita implementasikan di lapangan, di tempat kita kerja masing-masing. Tentunya dapat kita laksanakan dengan sungguh- sungguh, bukan hanya sekedar kita ucapkan, tapi kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan akuntabel,” kata Meurah Budiman.

 Gubernur Aceh dalam sambutan yang dibacakan oleh staf ahli Gubernur bidang keistimewaan Aceh Bukhari mengapresiasi Kanwil Kemenkumham Aceh yang terus berkomitmen mewujudkan pelaksanaan zona integritas wilayah bebas korupsi dan menciptakan pelayanan maksimal kepada masyarakat, karena kanwil kemenkumham Aceh berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat.

Sementara itu, Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Rudi Ismawan mendukung langkah yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Aceh yang terus berkomitmen membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Harapanya komitmen yang telah disepakati bersama ini tidak hanya sebatas deklarasi, atau hanya diucapkan, namun juga dapat diimplementasikan dalam mewujudkan kinerja yang bersih dari korupsi dan pelayanan publik yang berkualitas,” kata Rudi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar