Tanggapan Jokowi, Putusan MK Tentang UU Ciptaker

presiden_joko_widodo_beri_keterangan_pers_di_istana_merdeka

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia, baik yang telah, sedang, dan akan berproses, akan tetapo aman, usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemerintah memperbaiki UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selambat-lambatnya dua tahun. 

"Saya pastikan, kepada pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang, dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia," ujar Presiden Jokowi dalam keteranagn pers Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Senin (29/11/21). 

Presiden Jokowi menegaskan keputusan MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku. Maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan juga peraturannya, sepenuhnya masih tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang batal. 

Presiden Jokowi menyebut, pemerintah menghormati putusan MK No 91/PUU-XVII/2020 dan akan melaksanakan putusan etrsebut. Karenanya, Presiden Jokowi telah memerintahkan seluruh menteri koordinator untuk menindaklanjuti putusan MK secepat-cepatnya. 

"MK sudah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU diberika waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku," ujar Presiden Jokowi menambahkan. 

Jokowi juga menjamin agenda reformasi birokrasi strukturalm deregulasi dan debirokratisasi akan terus berjalan. Ia mengatakan, akan memimpin langsung upaya-upaya untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan untuk kemudahan investasi dan berusaha.

"komitmen pemerintah dan komitmen saya terhadap agenda reformasi struktural di deregulasi dan debirokratisasi akan terus kita jalankan. Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan," jelas Jokowi. 

Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Kamis (25/11/21) memutuskan bahwa UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara bersyarat. 

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'", jelas Ketua MK Anwar Usman. 

MK juga memerintahkan kepada para pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahunh sejak putusan tersebut diucapkan MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembwentuk UU tidak melakukan perbaikan, UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar