Melalui Sidang MPKD, Pemkab Singkil Tindak Lanjuti Temuan LHP BPK Ta. 2021

Tempat pelaksanaan Sidang MPKD di Aceh Singkil, Aceh.

KBRN, Singkil :  Melalui Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MPKD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, Aceh, terus berupaya menindaklanjuti sejumlah temuan kerugian pada realisasi belanja dan pengelolaan Aset, yang tercatat berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Aceh. Atas  laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2021 lalu. 

Terutama, temuan tentang kelebihan bayar gaji dan tunjangan kepada PNS yang Terkena Kasus Hukum. Serta Kelebihan bayar kekurangan volume pengerjaan fisik pembangunan sejumlah SKPK di Aceh Singkil, Aceh.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, M. Hilal, melalui Kasubag Analisa dan Evaluasi. Iswan Darsono, SH. M.Si ketika dikonfirmasi RRI membenarkan saat Pemkab Aceh Singkil, melalui tim dari Inspektorat masih melakukan proses tindak lanjut pengembalian atas temuan LHP BPK RI perwakilan Aceh, terkait laporan keuangan pemerintah daerah  tahun anggaran 2021 lalu. 

" Dari Rp. 700 juta lebih temuan kelebihan bayar yang tercatat berdasarkan LHP dari BPK RI tahun lalu, sekitar Rp. 500 juta lebih sudah dikembalikan." Sebut Iswan Darsono 

Baik dikembalikan secara individu,  PNS yang tersandung hukum. Maupun kelebihan bayar di sejumlah SKPK.

Seperti diketahui, sebelumnya ada terdapat sebanyak 15 temuan pada realisasi belanja dan pengelolaan Aset, yang tercatat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Aceh, atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2021 lalu pada Buku II yang diserahkan kepada Pemkab Aceh Singkil 13 April 2022 kemaren.

Antara lain, temuan atas kelebihan bayar gaji dan tunjangan kepada PNS yang Terkena Kasus Hukum Sebesar Rp 152.968.188. 

Kemudian, Kekurangan Volume atas Dua Paket Pekerjaan Pemeliharaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebesar Rp14.595.389.

Selanjutnya, Pembayaran Honorarium pada Dua SKPK Tidak Sesuai Ketentuan. Sert Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Lima SKPK Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya Sebesar Rp. 30.212.560

Disamping itu, juga ada  temuan tentang Kelebihan Pembayaran pada Tiga Paket Pekerjaan Belanja Hibah Barang Kepada Masyarakat  Pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.  

Selanjutnya, Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Gedung dan Bangunan pada Tiga SKPK Sebesar Rp. 98.001.786. Serta Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume pada Enam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sebesar Rp. 396.225.514. 

Begitupun ada temuan BPK RI Perwakilan Aceh atas Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Jembatan Handel Gunung Meriah (Tahap III) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sebesar Rp17.537.302. dan Kesalahan Penganggaran Belanja pada Dua SKPK.   Serta sejumlah temuan lainnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar