Kejari Singkil Mulai Tetapkan Tersangka Kasus Pengadaan Kapal Singkil-3

Tersangka di Tahan di Rutan Kelas IIB Singkil

KBRN Singkil : Sejumlah alat - alat bukti terpenuhi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil, mulai menetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Kapal Penumpang Motor (KMP) Singkil-3, Aceh Singkil, Aceh.

Tersangka yang ditetapkan merupakan Direktur CV. Dewi Shinta,  inisial T. (41), warga penduduk Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Selaku penyedia jasa/rekanan pada pengadaan kapal senilai lebih kurang Rp 1,1 miliar di Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh Singkil tahun 2018, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Kejaksaaan Negeri (Kajari) Singkil, melalui Kasie Intel Budi Febriandi SH. Saat dikonfirmasi RRI,  Kamis (12/05/2022).

" Tidak hanya menetapkan tersangka,  pada hari yang sama kita juga langsung melakukan penahanan." Sebut Budi Febriandi, SH

Kemudian ditambahkanya, untuk proses lanjutan, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil saat ini, juga sudah melakukan penahan tersangka hingga 20 hari kedepan. Terhitung, sejak tanggal 11 s/d 30 Mei 2022  di Rumah Tahanan Kelas IIB Cabang Singkil. Guna,  untuk mempermudah proses atau tahapan penyidikan perkara.

Lebih lanjut dijelaskannya,  berdasarkan hasil pemeriksaan dengan alat - alat bukti yang ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh T, karena melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

" Dimana, dalam dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Kapal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil (DAK AFIRMASI) Tahun Anggaran 2018 itu. Akibat dari perbuatan tersangka, menyebabkan kerugian negara mencapai sebesar Rp. 354.767.413,00." Tambahnya 

Hal ini, sebut Budi Febriandi, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Aceh tanggal 25 April 2022 lalu. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar