PBHMI Pastikan Kawal Kinerja Kementerian BUMN

KBRN, Jakarta : Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PBHMI) bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Romadhon memastikan organisasi yang menaunginya bakalan terus mengawal kinerja dari Kementerian BUMN.

Pasalnya menurut dia, tantangan dan pekerjaan rumah Menteri BUMN, Erick Thohir sangatlah besar. Dimana pada kenyataannya, masih banyak perusahaan plat merah yang merugi.

"Hutang BUMN terus naik. Ada pula beberapa masalah baru yang bermunculan di perusahaan plat merah itu. Belum selesai kasus Jiwasraya, muncul baru kasus korupsi PT Asabri yang angkanya lebih fantastis mencapai diatas 10 triliun," katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

Permasalahan itu katanya seakan-akan datang dengan tidak ada habis-habisnya. Situasi seperti ini bisa membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya.

Dipastikan pihaknya akan selalu memberikan perhatian khusus bagi Kementerian BUMN. Wujud nyatanya adalah jika Kementerian BUMN salah, akan mereka kritisi. Namun jika Kementerian BUMN berbuat benar, pihaknya akan mendukung penuh.

"Kita tetap kritis jika langkah  Mentri BUMN Erick Thohir keliru atau bahkan tidak menyelesaikan masalah, sebaliknya pun demikian, tetapi dalam memasuki 100 hari kerjanya, ET terus berupaya untuk mencapai target Key Performance Indicators (KPI). Kita harus dukung niat baik dari kementrian BUMN agar tercapai sesuai arahan presiden Jokowi,"

Untuk itu, dia menyambut baik langkah Erick Thohir yang terus melakukan bersih-bersih, dan berusaha mengurai satu-satu masalah. Konkritnya yakni dengan harus selalu berpesan kepada semua direksi dan komisaris untuk lebih mengutamakan akhlak, loyalitas dan teamwork.

"Disini pentingnya gebrakan Menteri BUMN mengembalikan ekspektasi publik kepada BUMN yang profesional. Betapa kita diperlihatkan secara telanjang berbagai kasus di BUMN, baru satu kasus ditemukan, kasus lain bermunculan. Mencuatnya kasus penyelundupan Harley Davidson dan bromton oleh petinggi PT Garuda Indonesia, yang di selundupkan lewat pesawat Garuda yang baru di beli, poles memoles laporan keuangan, belum selesai sampai disitu. Muncul kasus baru yang berentetan. Ini ada apa di BUMN, jika semua dibuka dan borok mulai ketahuan, ini menandakan warisan mentri sebelumnya memang banyak bermasalah dari CGC (Good Corporate  Governance)," urainya.

Dia juga mendukung langkah Kementrian BUMN untuk merubah penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebab, rata-rata laporan keuangan perusahaan BUMN bermasalah malah dipoles sedemikian rupa oleh KAP.

"Ini harus dilakukan investigasi dan pemeriksaan seluruh KAP," desaknya.

Lanjut Romadhon, semua pihak harus memberikan ruang kepercayaan kepada Mentri BUMN Erick Thohir untuk memperbaiki perusahan BUMN. Karena dengan segala permasalahan yang ada di BUMN tidak bisa dilakukan secara gegabah. Perlu kehati-hatian khusus.

"Kita bisa lihat setelah Kasus Garuda, ET juga memastikan kasus Jiwasraya ditangani dengan sebaik-baikny, secara hukum sudah dalam proses dan tanggung jawab nasabah dipastikan akan dibayarkan. Saya rasa DPR tidak perlu terlalu bernafsu membentuk Pansus (Panitia khusus) Jiwasraya. Cukup RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR, menurut saya cukup itu saja, toh semuanya masih terkoordinasi," imbuh Romadhon.

Lebih lanjut kata dia, selain bertujuan melayani publik dan profit oriented, BUMN juga mengemban moral hazard kepada publik. Sebab ada ekspektasi lain dari publik disamping pelayanan prima dari BUMN.

"Pertama orientasi keberpihakan kepada publik (lebih banyak margin keuntungan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk harga produk atau layanan  yang terjangkau dan masuk akal),  kedua adanya beban moral BUMN untuk menjadi enterprises yang dapat menjadi kebanggaan nasional atau internasional bagi bangsa," terangnya.

Mengembalikan kepercayaan publik pada BUMN harus didukung semua stakeholder dan masyarakat. Hal itu agar BUMN harus jadi best benchmark dari bisnis model bagi pelaku pelaku usaha private sektor. Kondisi itu kata dia bisa terjadi karena selain dukungan negara dari kebijakan hingga pemodalan, diharapkannya juga para pelaku bisnis nasional menarik gerbong mereka. (Foto : Istimewa) 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00