Banpres BLT UMKM Diharapkan Dongkrak Ekonomi Warga

Foto: Freepik

Tema ini diangkat untuk mengingatkan kembali, komitmen Pemerintah melalui Banpres BLT yang ditujukan pada UMKM, yang pendataannya mulai Agustus lalu dan kemudian ditutup pada November 2020. 

Kita tahu, kebijakan bantuan semacam ini memang sangat relevan dan urgen, terutama jika mempertimbangkan dampak covid-19 begitu berat dirasakan mereka-mereka dalam skala usaha mikro kecil dan menengah.

Bantuan itu diharapkan mampu mengatasi kesulitan permodalan, sekitar besarannya 2.4 juta, terutama bagi mereka yang belum mendapatkan bantuan dari manapun. Membantu UMKM ini, harapannya secara bertahap agar mampu bergerak mendongkrak ekonomi warga dari bawah. 

Sebelum pandemik mereka eksis, namun terpaan krisis telah menurunkan pendapatan, timbul pengangguran baru, bahkan risiko kemiskinan kian meluas. Pada sisi yang lebih serius adalah, kerentanan risiko munculnya problem-problem sosial seperti konflik warga, ketegangan sosial dan ketidakpastian baru di alami masyarakat grassroot yang dalam kenyataanya tidak bisa diabaikan.

Siapa saja mereka?

Mereka adalah para PKL, usaha kecil warung-warung di perkotaan, atau kegiatan ekonomi survival dan subsiten di perdesaan, sebagaimana pengusaha besar di kecil di komunitas. Langkah BLT UMKM ini memang sifatnya darurat, namun dari sanalah diproyeksikan untuk produktif, mengungkit kapasitas produksi dan daya beli warga secara lebih luas.

Kelompok-kelompok rentan inilah yang nanti akan bisa memiliki harapan bernafas. Dan dengan cara atau perspektif itu, maka komitmen ini tidak bisa dianggap remeh. Sebaliknya harus ditunjukkan implementasi dan dampaknya secara nyata.

Dalam mengawal itu, kita perlu memastikan data-data yang akurat, menghindari kesimpangsiuran dan konfliktual sebagaimana pernah terjadi pada kebijakan-kebijakan lainnya yang membuat kekacauan. Ban-Pres UMKM ini, selain perlu dikawal implementasi ini perlu pula diperkuat dan ditopang komitmen kerja dan dukungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai desa. 

Diharapkan secara kelembagaan dengan Ban-Pres ini, Pemeritahan seluruh lini dari atas sampe bawah tidak hanya sekedar menyalurkan tapi juga memberi arahan-arahan pemberdayaan jangka pendek dan menengah.

Memang ini bukan kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan mudah, namun kita meyakini bahwa jikalau antar pihak yang komitmen ini saling menopang bahu membahu, maka akan memudahkan dirasakan bagi masyarakat. 

Kita bisa menyimak, bantuan itu sebagian telah dirasakan, sektor ekonomi komunitas warga mulai bergerak, termasuk subsidi yang diberikan oleh pemerintaha pada pekerja swasta yang telah diwujudkan sebelumnya. Sekalipun muncul juga beberapa catatan mengenai fenomena ketidakmerataan dan ketidaktepatan distribusi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00