Pemecatan 109 Tenaga Medis Membahayakan Rakyat

KBRN, Jakarta: Pemecatan 109 tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ogan Ilir, Sumatera Selatan mestinya tak perlu terjadi. Sebab hal itu justru merugikan dan membahayakan rakyat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena menilai, mestinya permasalahan antara para tenaga medis dengan pihak rumah sakit dan pemerintah daerah mestinya bisa diselesaikan dengan dialog.

"Dialog harus terbuka melibatkan semua otoritas politik di Kabupaten Ogan Ilir dan pasti ada titik temu," katanya kepada wartawan, Jumat (22/5/2020).

Sebelumnya, sebanyak 109 tenaga kesehatan di RSUD Ogan Ilir melakukan mogok kerja dan unjuk rasa di depan DPRD Ogan Ilir. Aksi itu mereka lakukan karena menuntut insentif khusus bagi tenaga medis yang menangani COVID-19. Mereka juga menuntut ketersediaan alat pelindung diri (APD) dan rumah singgah.

Namun pihak rumah sakit sejauh ini hanya memenuhi tuntutan ketersediaan APD dan rumah singgah bagi tenaga kesehatan. Melihat semua tuntutannya tidak dipenuhi, para tenaga kesehatan pun tetap mogok kerja. 

Alhasil pihak rumah sakit pun memutuskan untuk menyampaikan kepada Bupati Ogan Ilir. Mendengar laporan tersebut, Bupati lalu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemecatan.

Terkait itu, Melki yang juga politisiPartai Golkar ini menegaskan bahwa aksi pemecatan sesungguhnya tak perlu terjadi.

"Tidak perlu ada pemecatan yang rugi dan malah bahayakan rakyat," tukasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00