Makam Warna-Warni, Menyalahi Sunnah

Foto (Dok. Ist)

KBRN, Jakarta: Tempat Pemakaman Umum (TPU) Nguwot di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun kini jadi perhatian, menyusul makam dan nisan yang dicat warna-warni.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang Duski Samad mengatakan, hal itu merupakan pekerjaan mubazir dan cenderung akan menghadirkan budaya baru yang tidak baik.

"Pekerjaan yang mubazir, jadi saudaranya syetan. Ini berpotensi merusak kemurnian Agama Islam. Dalam sunnah pun secukupnya, hanya diberi tanda," kata Duski kepada RRI, Rabu (1/7/2020).

Duski meminta ulama di daerah tersebut untuk meluruskan kembali hal yang tidak sepatutnya tersebut. Akan lebih bermanfaat anggaran untuk itu disalurkan pada kesejahteraan masyarakat.

"Budaya tersebut sebaiknya diluruskan kembali oleh ulama di sana. Banyak manfaat yang lebih baik dari itu. Menyalahi sunnah, mubazir, membuat budaya baru yang tidak baik," tegasnya.

Sementara sebuah studi berbasis kajian fikih komparatif yang ditulis oleh dosen Fakultas Syariah dan Perbandingan Agama Universitas Qashim Arab Saudi, Prof Abdullah bin Umar bin Muhammad as-Sahibani berkesimpulan:

Mazhab Hanafi berpandangan, makruh membangun makam, bahkan bisa naik haram bila motif pembangunannya sekadar untuk mempercantik.

Sedangkan, dalam pandangan Mazhab Maliki, pembangunan makam tersebut mesti dilihat dari skalanya, besar atau kecil.

Jika sederhana dan skalanya kecil seperti memberikan dinding sederhana pada pusaran makam sebagai identitas maka para ulama mazhab yang berafiliasi pada Imam Malik bin Anas ini sepakat hukumnya boleh. Contoh kasus, seperti makam-makam para wali.

Jika pembangunan makam itu berskala besar maka ada dua ketentuan, yaitu bila tujuannya mengumbar kebanggaan dan kesombongan, sepakat hukumnya haram.

Bila tidak disertai dengan motif itu, masih menurut mazhab yang tumbuh dan berkembang di Tanah Hijaz ini, ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarangnya.

Pendapat yang nyaris sama disampaikan pula oleh Mazhab Syafi'i. Mazhab yang merujuk pada metode ijtihad Imam Syafi'i ini membedakan mengklasifikasikan kasus ini dalam dua ketegori utama, yakni makam itu berdiri di atas tanah wakaf dan makam yang berada di tanah pribadi.

Untuk kategori pertama, mereka sepakat hukumnya haram dan harus dirobohkan agar serupa dengan makam lainnya. Imam Syafi'i menceritakan di magnum opus-nya, al-Umm, bahwa dirinya pernah melihat pejabat di Makkah merobohkan makam yang dipoles apik dan tak satu pun ahli fikih yang memprotes tindakan itu.

Mazhab Hanbali menilai, hukum pembangunan makam ialah makruh. Entah bangunan itu memakan jengkal tanah atau sekadar aksesori di atas pusaran makam. Ini adalah riwayat yang paling sahih dalam mazhab yang berafilisasi pada Ahmad bin Hanbal ini.

Sebagian ulama Mazhab Hanbali berpandangan, boleh bila dibangun di atas tanah pribadi, termasuk membuat kubah. Tetapi, sebagian yang lain membuat kubah hukumnya makruh.

Salah satu riwayat Imam Ahmad melarang jika dibangun di atas tanah wakaf. Ibn al-Jauzi bahkan menegaskan, haram menggali liang lahat di pemakaman umum, sebelum ada kebutuhan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00