Peringatan Penolakan “New York Agreement” Dilarang

KBRN, Jayapura: Kapolresta Jayapura Kota, AKBP. Gustav Urbinas memastikan tidak akan memberikan ijin terkait rencana aksi peringatan dan penolakan “New York Agreement” yang akan digelar oleh Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada hari Sabtu, 15 Agustus 2020 ini.

Menurut Gustav, rencana aksi tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria dan persyaratan dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

"Sebab aksi itu berpotensi bertentangan dengan undang–undang dan hukum yang berlaku," kata Gustav, Jumat (14/8/2020).

Terkait dengan hal itu, pihaknya sudah menerbitkan surat penolakan ijin rencana aski peringatan New York Agreement kepada para penanggung jawab aksi, agar dalat diketahui, dilaksankan dan di patuhi dengan baik.

“Surat penolakan ijin aksi sudah kami terbitkan dan sudah kami distribusikan ke penanggung jawab aksi tersebut, harapan saya sebagai aparat keamanan hal itu harus di indahkan dan di patuhi, tidak perlu memaksakan diri, sebab selain bertentangan dengan undang undang, aksi itu juga tidak sesuai dengan protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19,” tegasnya. 

Lebih lanjut Gustav mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, Polresta Jayapura tidak pernah memberikan ijin unjuk melakukan aksi unjuk rasa, ataupun penyampaian pendapat di muka umum, dan hanya mengakomodir kegiatan yang bersifat audiensi secara terbatas, dan itupun hanya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

“Kami sudah telaah terkait dengan surat pemberitahuan aksi tersebut, dan memang isinya tidak memenuhi unsur persyaratan penyampaian pendapat di muka umum, ataupun syarat lainnya yang di atur dalam undang-undang, terlebih aksi tersebut sangat berpotensi menganggu kepentingan dan aksitivitas masyarakat umum,” ungkap Gustav.

Terkait dengan hal itu, Gustav mengimbau kepada masyarkat untuk tetap berkativitas seperti biasa, dan tidak terpancing dengan isu isu tidak jelas terkait dengan rencana aksi yang di motori oleh ULMWP.

“Kami sudah tegaskan tidak akan memberiakn ijin aksi tersbut, kita akan melakukan pengawasan di titik kumpul massa, dan jika kedapatan memaksakan kehendak untuk melakukan aksinya, maka kami akan membubarkan dengan paksa, dan apabila tidak diatasi maka terpaksa kami akan proses sesuai dengan  aturan hukum yang berlaku,” tekan Gustav.

Sebelumnya beredar selebaran terkait dengan rencana peringatan New York Agreement 15 Agustus 1962 yang di pelopori oleh ULMWP, renca aksi itu akan di pusatkan di kantor DPRP dan juga MRP.

Perlu diketahui, "New York Agreement" adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada 1962, untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua barat dari Belanda ke Indonesia.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00