Belum Ada Pembahasan RUU HIP Antara Pemerintah-DPR

KBRN, Jakarta:  Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP ) yang tengah disusun oleh DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020 menjadi polemik di masyarakat.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara mengenai RUU HIP ini.

“Sampai saat ini pemerintah belum terlibat pembicaraan dan baru menerima RUU-nya,”kata Mahfud dalam webinar tokoh Madura Lintas Provinsi dan Lintas Negara, Sabtu (13/6/2020).

Bahkan, lanjutnya Presiden Joko Widodo belum mengirim Supres (Surat Presiden) untuk membahasnya dalam proses legislasi. Meski demikian, pemerintah sudah mulai mempelajarinya secara seksama dan sudah menyiapkan beberapa pandangan.

“Nanti jika saat tahapan sudah sampai pada pembahasan, pemerintah akan mengusulkan pencantuman TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 dalam konsiderans dengan payung "Mengingat: TAP MPR No. I/MPR/1966". Di dalam Tap MPR No. I/MPR/2003 itu ditegaskan bahwa Tap MPR No. XXV/1966 terus berlaku,”terangnya.

Mahfud menegaskan pemerintah akan menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Bagi pemerintah Pancasila adalah lima sila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam satu kesatuan paham. “Kelima sila tersebut tidak bisa dijadikan satu atau dua atau tiga tetapi dimaknai dalam satu kesatuan yang bisa dinarasikan dengan istilah "satu tarikan nafas",”tegasnya.

Ia memastikan pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final sebab berdasarkan TAP MPR No I Tahun 2003 tidak ada ruang hukum untuk merubah atau mencabut TAP MPRS XXV Tahun 1966. Sebagai putera Madura, Mahfud MD mengajak seluruh warga Madura utk mempertahankan komitmennya kepada NKRI yang berdasar Pancasila.

Pancasila yang semula digagas dan diusulkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan satu rangkaian dengan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan   rumusan Pembukaan tanggal 18 Agustus 1945. Perumusannya semua dipimpin oleh Bung Karno sampai ada kesepakatan pendiri bangsa pada sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI menolak RUU HIP. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga melakukan hal yang sama, menolak pembahasan RUU HIP.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

MUI bahkan menduga RUU HIP ingin melumpuhkan unsur Ketuhanan pada sila pertama Pancasila secara terselubung.

"Pembukaan UUD Tahun 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila. Adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila," demikian Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan MUI Provinsi Se-Indonesia, pada Jumat (12/6/2020).

Maklumat tersebut diterbitkan sebagai respons terhadap RUU HIP yang kini tengah dibahas di tingkat Badan Legislasi DPR. RUU ini merupakan usulan DPR dan akan dibicarakan dengan pemerintah.

MUI mengatakan unsur-unsur pada RUU HIP mengaburkan dan menyimpangkan makna Pancasila. Ini misalnya dilihat dari upaya memecah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

"Memeras Pancasila menjadi Trisila lalu Ekasila yakni 'gotong-royong' adalah nyata-nyata upaya pengaburan makna Pancasila sendiri," kata MUI.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00