• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Sosial

Dukung Proses Hukum Tragedi Susur Sungai Sempor

26 February
21:13 2020

KBRN, Yogyakarta : Komisi A DPRD DIY menyatakan rasa belasungkawa atas meninggalnya 10 murid siswi SMP 1 Turi Sleman yang menjadi korban musibah banjir di Kali Sempor. 

Selain menyampaikan duka cita, dukungan sepenuhnya diberikan kepada aparat kepolisian untuk bisa memproses hukum para penanggung jawab kegiatan susur sungai yang berujung tragedi tersebut. 

"Kami menyampaikan duka cita kepada seluruh keluarga korban. Semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan atas musibah yang menimpa adik adik kita dalam kegiatan susur sungai di Kali Sempor," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY, di Yogyakarta, Rabu (26/2/2020).

Dikatakannya, pasca musibah yang menewaskan 10 siswi SMP 1 Sleman itu, dirinya memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk memproses para pihak yang bertanggung jawab.

"Kami dukung proses hukum yang kini dijalankan oleh kepolisian. Polri telah bertindak profesional dan transparan dalam melaksanakan proses hukum. Kita yakin Polri telah memiliki alat bukti yang cukup saat menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kita harap tidak ada pihak pihak yang mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan Polri baik melalui isu yang dikembangkan disosmed maupun pernyataan-pernyataan yang tidak memiliki dasar, yang dapat mengganggu proses hukum ini," lanjutnya.

Ditambahkannya, setiap tindakan kelalaian, apalagi yang menyebabkan kematian orang lain, para pihak yang bertanggung jawab perlu mendapat sanksi secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Polisi sudah menetapkan ada tiga tersangka dalam kasus susur sungai di Kali Sempor, Sleman. Ketiga tersangka adalah IYA, R dan DDS. IYA adalah pembina yang mencetuskan ide susur sungai. R adalah Ketua Gugus Pramuka SMP 1 Turi dan DDS menunggu di titik finish. 

"Masyarakat mengharapkan keadilan dan penegakan hukum. Aspirasi masyarakat mendesak Bupati Sleman pecat para tersangka yang saat ini masih berstatus sebagai ASN (aparatur sipil negara) dari posisinya sebagai ASN dan sekaligus copot dari kedudukannya sebagai Pembina Pramuka. Bupati juga harus melakukan evaluasi Kwarcab Pramuka Sleman secara menyeluruh, memastikan pembinaan secara baik agar peristiwa ini tidak terulang kembali dimasa yang akan datang," pungkasnya.(wur/joel)

  • Tentang Penulis

    Wuri Damaryanti Suparjo

    Reporter RRI Yogyakarta

  • Tentang Editor

    Yuliyanta

    RRI Yogyakarta<br /><br />

00:00:00 / 00:00:00