• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Serikat Buruh di Yogyakarta tolak RUU CILAKA

12 February
20:41 2020

KBRN, Yogyakarta : Serikat buruh di Yogyakarta menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CILAKA), karena merasa tidak dilibatkan dalam pembahasannya.

Penolakan itu dilakukan puluhan buruh dari berbagai elemen dengan berunjuk rasa, di halaman Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Rabu (12/2/2020). Mereka membawa spanduk dan poster tuntutan, salah satu tulisannya berbunyi, RUU Cipta Lapangan Kerja menghilangkan upah minimum dan pesangon.

”Ketika RUU ini dijalankan upah buruh dikurangi, tidak ada lagi upah minimum kabupaten dan kota (UMK), adanya upah minimum provinsi (UMP) dengan nilai terendah,” kata Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Kirnadi.

Dengan munculnya RUU ini ungkapnya, akan ada undang-undang yang direvisi terkait hubungan ketenagakerjaan, misalkan tenaga kontrak kerja yang diperluas, itu sama halnya perluasan kemiskinan bagi buruh.

”Jika memang ingin meningkatkan investasi mengapa yang disasar buruh ?, padahal investasi di Indonesia rendah bukan karena buruh, tetapi karena korupsi, infrastruktur kurang baik, perijinan susah,” lanjutnya.

DPRD DIY belum ambil sikap, Pemerintah klaim sudah libatkan buruh

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana saat menemui massa serikat buruh dalam forum audiensi, mengaku belum bisa mengambil sikap, atas penolakan yang disampaikan mereka (buruh, red).

”Sampai saat ini kami (DPRD, red) belum menerima informasi resmi tentang seperti apa itu isi dari Omnibus Law, pengetahuan kami baru dari media massa saja,” ungkapnya.

Saat berkunjung ke Yogyakarta beberapa waktu lalu, Menteri Ketnagakerjaan Ida Fauziyah mengklaim, sudah melibatkan serikat buruh saat menyusun RUU Cipta Lapangan Kerja. Ia membantah anggapan, jika rancangan regulasi ini tidak berpihak kepada pekerja.

”Setelah draft itu agak matang pun kami mengundang teman-teman serikat buruh, kita selalu mendengarkan pendapat mereka,” ujar dia. RUU ini lanjutnya, sudah masuk Prolegnas untuk dibahas DPR tahun ini.

Ingin investasi baik, tetapi buruh dilupakan

Jika pemerintah berniat membuka keran investasi lewat RUU Cipta Lapangan Kerja, maka kesejahteraan buruh harus diperhatikan. Selama ini, buruh belum bisa menikmati upah layak seperti harapan mereka, dan sekarang justru muncul rancangan payung hukum namun memicu kontroversi.

Pakar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Islam Indonesia (UII) Ayunita Nur Rohanawati berpendapat, ketika sebuah undang-undang mengatur investasi dan ketenagakerjaan sekaligus, hasilnya akan bertolak belakang.

Karena dipastikan, investor yang menanamkan modal di Indonesia sangat menghendaki upah buruh murah, mereka juga berharap, tidak banyak gejolak yang rentan mempengaruhi keberlangsungan usaha.

”Mengapa buruh menolak Omnibus Law, apakah sudah ada jaminan bagi pekerja kondisi mereka akan lebih baik ?,” tanya Ayunita. (ws/yyw) 

  • Tentang Penulis

    Wahyu Suryo

    Reporter RRI Yogyakarta<br /><br />

  • Tentang Editor

    Yahya Widodo

    No description yet...&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;

00:00:00 / 00:00:00