• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Hukum & Kriminal

Rugikan Buruh, Omnibus Law Cilaka Harus Ditolak

22 January
21:10 2020
0 Votes (0)

KBRN, Yogyakarta : Aktivis Jogja Bergerak, Tri Wahyu, meminta agar pemerintah dan DPR meninjau kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Rancangan perundangan yang termasuk dalam kategori RUU Omnibus Law itu mendapat penentangan keras dan kaum buruh dan pekerja.

“Untuk yang RUU Cilaka itu nanti malah mempermudah PHK. Hak-hak normatif buruh juga bisa terabaikan jika RUU itu disahkan,” ujarnya.

Demo besar-besaran sempat terjadi menolak pembahasan dan pengesahan RUU itu di ibukota. Tri Wahyu mengatakan, RUU Cipta Lapangan Kerja akan merugikan kaum buruh dan pekerja karena menghadirkan celah besar mempermudah PHK sepihak kepada para pekerja. Selain itu, RUU Omnibus Law Cilaka ini nantinya juga akan menghilangkan konsep upah minimal regional seperti yang selama ini dianut di Indonesia.

“Oleh sebab itu solusi yang penting adalah, membuka aspirasi seluas-luasnya kepada teman-teman pekerja, dan tidak bisa kemudian ngotot jika itu semuanya harus dituntaskan,” tutur dia.

Tri Wahyu yang juga pegiat di organisasi Jogja Corruption Watch menyebutkan, meski pengajuan RUU Cipta Lapangan Kerja bertujuan untuk mempermudah investasi, namun pengajuan RUU yang bersifat omnibus law itu dikhawatirkan akan menghapus regulasi lainnya yang selama ini memberikan perlindungan kepada buruh dan pekerja.

“Tentu ini akan merombak tatanan hukum kita. Nah pasti dampaknya, kalau Pak Presiden itu condong pada investasi itu saja, nanti akan menganaktirikan elemen-elemen yang lain seperti hak pekerja,” lanjut dia.

RUU omnibus law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster yang mempermudah masuknya investor menanamkan modalnya di dalam negeri. Kemudahan itu dimulai dari penyederhaan izin, klaster persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha dan kawasan ekonomi.

Sementara itu, Yogi Zulfadli, Ketua LBH Yogyakarta saat diwawancarai, Rabu (22/1/2020) siang, mengungkapkan, pemerintah akan membangunankan perlawanan kaum buruh jika pembahasan RUU itu diteruskan. Yogi pun menuturkan, pihaknya bersama serikat buruh menolak kebijakan omnibus law karena tidak sesuai dengan sistem hukum Indonesia dan hanya melanggengkan investasi.

“Kami menolak omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja karena mementingkan investasi dan memberangus hak-hak pekerja atau buruh serta hak-hak rakyat,” ungkap dia.

Yogi juga mengungkapkan ada ancaman tersembunyi jika RUU itu disahkan. Salah satunya adalah penghapusan upah minimum dan pengupahan pekerja berdasarkan jam kerja.

“Ada beberapa hal yang menjadi ancaman dalam RUU Cilaka ini, seperti penghilangan upah minimum bagi pekerja, sistem fleksibilitas tenaga kerja dan sistem pengupahan yang berdasarkan jam kerja apabila diterapkan akan melanggar hak buruh atas upah yang layak,” terangnya. (ros/yyw)

  • Tentang Penulis

    Rosihan Anwar

    Reporter RRI Yogyakarta<br /><br />

  • Tentang Editor

    Yahya Widodo

    No description yet...&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00