• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pendidikan

Penghapusan Tenaga Honorer Picu Kekhawatiran Guru non-PNS

22 January
19:16 2020
2 Votes (5)

KBRN, Yogyakarta : Sudarman menyampaikan permintaan, agar guru honorer seperti dirinya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau setidaknya, bisa terakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Pengabdiannya sebagai guru non-PNS di Kabupaten Bantul, sudah dijalaninya selama 20 tahun terakhir, namun, ia khawatir tidak bisa bekerja sebagai pendidik, jika pemerintah dan Komisi II DPR menghapus tenaga honorer di Indonesia.

”Iya kalau ini jelas ancaman lah, kalau seandainya penghapusan tanpa penghargaan sama sekali, itu artinya mencampakkan kami begitu saja, kan kurang manusiawi to,” kata Sudarman saat dihubungi, Rabu (22/1/2020).

Hingga kini, ia terpaksa menelan pil pahit, karena tidak bisa menyandang status sebagai guru PNS. Namun, pengabdiannya tidak bisa dipandang sebelah mata, sebagai suami dari seorang istri serta ayah dua orang anak, ia mampu mengajar di tiga sekolah sekaligus, antara lain di SMA Negeri 3 Bantul, SMK Negeri 1 Sewon, dan SMP Negeri 2 Kasihan.

”Ini kendalanya masalah hukum, di dalam Undang-Undang ASN kan tidak ada pengangkatan (honorer jadi PNS, red) itu, padahal fakta di lapangan guru honorer sangat dibutuhkan,” kata pria yang tinggal di Pedukuhan Niten, Trirenggo Bantul.

Rencana menghapus tenaga honorer, mendapat respon Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bantul Totok Sudarto. Ia pun berharap, pemerintah dan DPR bisa lebih bijak menyikapi keberadaan guru honorer.

Sesuai Undang-Undang ASN, Totok meminta jika masih ada guru honorer di bawah usia 35 tahun, agar bisa diangkat sebagai PNS, namun bagi yang usianya di atas 35 tahun agar diangkat sebagai PPPK.

”Itu kan solusi agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK), karena (guru honorer, red) tinggal hanya beberapa orang saja, baik yang tidak memenuhi ijazahnya, maupun umurnya sudah tua, apalagi mereka sudah berjuang bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul Isdarmoko meyakini, pemerintah tidak akan begitu saja menghapus guru honorer, karena keberadaannya sangat diperlukan, menyikapi kekurangan tenaga pendidik PNS ketika sudah memasuki usia pensiun.

”Ini harus ada kebijakan yang berpihak pada guru honorer, saat ini saja kekurangan guru PNS di sekolah dasar mencapai lebih dari 600-an guru, kalau proses belajar mengajar masih berjalan ini karena peran guru honorer,” terang dia. (ws/yyw)

  • Tentang Penulis

    Wahyu Suryo

    Reporter RRI Yogyakarta<br /><br />

  • Tentang Editor

    Yahya Widodo

    No description yet...&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00