• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pertahanan dan Keamanan

Pemerintah Harus Tingkatkan Koordinasi Tangani Permasalahan Zona Ekonomi Eksekutif Perairan Natuna

14 January
20:43 2020
0 Votes (0)

KBRN, Yogyakarta : Pemerintah Indonesia perlu melakukan koordinasi dalam menyatukan keberagaman presepsi pernyataan terkait permasalahan konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan laut kepulauan Natuna.

Pakar kajian politik dan keamanan Asia Tenggara Dr. Randy Wirasta Nandyatama menyampaikan, secara hukum internasional kapal asing diperbolehkan melewati Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), namun tidak diperbolehkan mengambil sumber daya alam, dan konflik muncul ketika nelayan China yang mencoba mengambil sumber daya alam di wilayah laut Natuna Utara diklaim sebagai ZEE Indonesia .

"Dari record yang coba saya teliti berdasarkan data konflik China Selatan hingga tahun 2016 sebenarnya pelaku pencurian ikan paling banyak, ini yang diklaim Indonesia China melakukan pencurian ikan. Negara yang paling sering melakukan pencurian ikan itu adalah Vietnam bukan China," katanya, Selasa (14/1/2020).

Kasus menjadi sangat spesifik bukan sekedar kapal nelayan yang masuk ke wilayah Natuna, namun karena kapal tersebut dijaga patroli penjaga pantai atau dalam hukum internasional dianggap paramilitary.

Yang dilakukan China dijelaskan Randy, bahwa China tidak pernah mengklaim wilayah Laut China Selatan sebagai wilayah ZEE sesuai aturan UNCLOS, namun sebagai bentuk interpretasi tradisional atau historical fishing right.

"Kenapa istilah menjadi penting, kalau saya ini yang juga menjadi masalah. China itu juga tidak berani menggunakan aturan UNCLOS, karena sebenarnya kalau diaturan UNCLOS yang diperbolehkan itu zona ekonomi eksklusif, ada satu terma lagi yang namanya traditional fishing right dan China tidak melakukan klaim traditional fishing right tapi yang mereka lakukan historical fishing right," jelasnya.

Traditional fishing right merupakan aturan yang memperbolehkan wilayah yang diklaim sebagai ZEE untuk diambil bersama dengan perjanjian antar dua belah negara dan sering muncul terjadi di wilayah perbatasan sebagai upaya mempertegas kesepakatan zona ekonomi eksklusif.
 
Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM itu menyebutkan, China merupakan negara yang sangat bergantung dengan legistimasi Partai Komunis China dengan landasan suatu basis tertentu seperti Partai Komunis China hanya akan bisa berhasil jika bisa menjamin pertumbuhan ekonomi, Pemerintah China bisa menjaga integritas teritorial, serta propaganda nasionalis.

"Poin kedua menjadi sangat unik, mungkin dalam konteks Indonesia NKRI harga mati. China demikian juga punya klaim bahwa pemerintah komunis China hanya akan bisa dianggap pemerintah yang legitimate kalau mereka bisa mempertahankan China harga mati. Dan dalam konteks ini laut China Selatan," tambahnya.

Isu akan semakin pelik ketika pemerintah China tidak akan mau mundur dari klaim di laut China Selatan, karena menurutnya dalam konsepsi China, laut China Selatan sebagai bagian integral dalam menjaga integritas nasional. Nelayan China secara aktif melakukan pencarian ikan di wilayah perairan ZEE Indonesia karena disebutkannya China akan melakukan satu konsep lagi yang disebut dengan effective occupation.

"Indonesia pernah belajar pahit dalam konsepsi ini yaitu adalah kalau dalam sengketa internasional orang yang paling bisa menjaga mengokupasi jadi menguasai wilayah itu dengan aktif, menjaga secara serius dia yang diberikan hak. Contohnya Sipadan dan Ligitan, Indonesia mengklaim atas kedua pulau itu namun kenyataan dua pulau itu dikelola secara real oleh pemerintah Malaysia sehingga dalam sidang hukum internasional Malaysia yang dimenangkan," ujarnya.

Pihaknya menegaskan, posisi Indonesia selama ini mencoba untuk melimitasi keterlibatan Indonesia dalam isu laut China Selatan karena Indonesia tidak mengklaim memiliki wilayah di laut China Selatan. Namun dengan keseriusan pemerintah China dalam menjaga effektive occupation di wilayahnya dan menjaga dengan mengirimkan paramilitary.

Pihaknya menggaris bawahi bahwa respon Indonesia bukan terlampau lambat, namun ada permasalah serius terutama dalam koordinasi dengan berbagai pernyataan yang beragaman dari pemangku kepentingan. Koordinasi serius harus dilakukan Indonesia seperti bentuk National Strategic Council seperti di Amerika. maupun melakukan diplomasi serta melakukan pengujian historical fishing right China sesuai dengan aturan hukum internasional dan mendorong dengan solusi traditional fishing right.

"Mmembuktikannya itu menurut saya jadi isu yang penting, jangan-jangan misalkan kita bisa mendorong solusi misal China bisa melakukan traditional fishing right. Menurut saya itu solusi yang mungkin lebih fisibel karena kita harus tahu bahwa posisi dan power China sangat besar. Bekerjasama dalam konteks punya kesepakatan yang berbasis hukum internasional itu merupakan salah satu opsi daripada sekedar posisi dimana China dan Indonesia berbenturan," pungkasnya.(ian/joel)

  • Tentang Penulis

    Dyan Parwanto

    Reporter RRI Yogyakarta

  • Tentang Editor

    Yuliyanta

    RRI Yogyakarta<br /><br />

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00