• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pertahanan dan Keamanan

Fisipol UGM Minta Pemerintah Serius Tangani Sengketa Perairan Natuna

14 January
20:41 2020
0 Votes (0)

KBRN, Yogyakarta : Institute of International Studies (IIS) Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM menilai langkah Indonesia dalam merespon kejadian di Laut China Selatan lambat dan lemah.

Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan kajian yang diungkapkan Peneliti Institute of International Studies (IIS) Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM Muhammad Indrawan jatmika dalam media briefing terkait Sengketa perairan Natuna antara Pemerintah Indonesia dengan China di Fisipol UGM, Selasa (14/1/2020).

Indrawan mengungkapkan, langkah yang diambil Indonesia saat ini lebih tepat dikatakan sebagai upaya pengobatan dibandingkan mencegah, karena isu di Laut China Selatan sudah bergulir ketika awal dekade 2010 terutama di tahun 2013-2014 ketika China mulai memiliki power akibat perkembangan ekonomi yang berkembang pesat.

Menurutnya, jika melihat kembali pada tahun 2014 ketika debat calon Presiden tentang hubungan internasional, dimana Joko Widodo pada waktu itu merupakan calon Presiden ketika ditanya masalah Laut China Selatan, Jokowi mengindikasikan bahwa permasalahan Laut China Selatan bukan urusan Indonesia sehingga dianggap tidak perlu ikut campur tangan terkait persoalan tersebut.

"Dan mainset semacam ini terus berlanjut hingga saat ini. Bahwa Jokowi itu selalu percaya bahwa Indonesia itu tidak terlibat di Laut China Selatan, padahal sudah jelas bahwa Nine Dash Line ini memotong beberapa wilayah di daerah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di perairan Natuna," jelasnya.

Yang disesalkan menurut Indrawan adalah ketika Indonesia terlalu mengabaikan isu tersebut, Indonesia kehilangan kesempatan untuk menjadi ASEAN Leader, karena isu tersebut sudah dianggap sangat penting dan sudah dianggap sebagai masalah serius di beberapa negara seperti Fhilipina dan Vietnam.

"Harusnya Indonesia ini lebih bisa mengajak negara-negara ASEAN, karena Indonesia dianggap sebagai pemimpin ASEAN sejak berdiri di tahun 67 kemudian di era orde baru Indonesia itu selalu dianggap sebagai pemimpin ASEAN," ungkapnya.

Dijelaskannya, Indonesia terlihat tidak siap serta cenderung saling lempar tanggung jawab antar kementerian dalam menghadapi permasalahan Laut China Selatan.

"PR pemerintah adalah bagaimana menenangkan publik domestik dan menjaga legistimasinya dihadapan publik domestik dan menjaga stabilitas politik domestik itu sendiri," ujarnya

Muhammad Indrawan jatmika menyatakan, Indonesia harus segera melakukan konsolidasi secara mulitilateral atau banyak negara dengan negara-negara ASEAN, serta membawa isu-isu tersebut ke forum-forum internasional atas nama ASEAN. Serta mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas untuk menenangkan publik domestik dalam memperlihatkan kesiapan.

"Mengirimkan militer ke Natuna atau membangun pangkalan militer ke Natuna itu bukan berarti Indonesia mengajak perang, namun lebih menunjukkan bahwa Indonesia itu lebih aware dan siap terhadap ancaman kedaulatan Indonesia," urainya.

Pihaknya menegaskan, secara teori menunjukkan kemungkinan kecil jika terjadi perang mengingat kondisi ekonomi dan politik dunia sangat tidak mungkin untuk mendukung hal tersebut terjadi terutama dengan pengeluaran biaya yang besar termasuk ketergantungan Indonesia dengan China di sektor ekonomi terlalu besar.

"Indonesia tidak mungkin kehilangan China sebagai partner strategis, begitu pula sebaliknya China juga tidak mungkin kehilangan partner strategis Indonesia. Namun setidaknya Indonesia sudah secara jelas menunjukkan awarnes terhadap isu yang terjadi," pungkasnya.

Institute of International Studies (IIS) Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM mengharapkan adanya kekuatan yang solid dari pemerintah Indonesia untuk melakukan diplomasi yang dianggap saat ini masih kurang karena  banyak pernyataan dari pemerintah yang dianggap tidak perlu diambil seperti adanya ide mendatangkan nelayan Pantura.(ian/joel)

  • Tentang Penulis

    Dyan Parwanto

    Reporter RRI Yogyakarta

  • Tentang Editor

    Yuliyanta

    RRI Yogyakarta<br /><br />

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00