• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Jelang Pilkada, Pemkab Tidak Boleh Lakukan Penggantian Jabatan atau Mutasi

6 January
11:59 2020
1 Votes (5)

KBRN, Yogyakarta : Menjelang 6 bulan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gunungkidul melakukan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten untuk tidak melakukan penggantian pejabat.

Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Rosita, mengatakan, dalam pasal 71 UU No 10/2016 bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

"Untuk antisipasi ini, Bawaslu telah melayangkan surat imbauan terkait larangan yang sudah diatur dalam undang-undang tentang pergantian pejabat," ujar Rosita kepada wartawan, Senin (6/1/2020).

Adapun penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020, penetapan pasangan calon peserta Pilkada 2020 yaitu dilaksanakan pada 8 Juli 2020.

Pejabat juga dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terpilih.

"Ini artinya mulai tanggal 8 Januari 2020 sudah tidak boleh melakukan penggantian jabatan atau mutasi. Maka kami harap Pemkab Gunungkidul dapat mentaati aturan ini, karena ada sanksi tegas," terang Rosita.

Diketahui pada Pasal 73 ayat (7) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan mutasi ASN dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Sanksi atas larangan pada Pasal 71 tersebut diatur di dalam Pasal 188 dan Pasal 190, yaitu sanksi atas larangan tersebut akan dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan denda paling sedikit Rp.600.000,00.

Bawaslu Gunungkidul mengaku, sudah langsung beraudiensi dan memberikan surat imbauan secara langsung kepada Pemkab Gunungkidul terkait hal tersebut. Diakuinya Pemkab siap untuk menindak lanjuti imbauan tersebut dan akan melakukan sosialisasi secara masif dalam forum-forum yang bersinggungan langsung dengan ASN secara berjenjang.

"Untuk masyarakat di seluruh Kabupaten Gunungkidul, jika terjadi pergantian atau mutasi jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan per undang-undangan  yang berlaku, silahkan dilaporkan melalui Posko aduan Bawaslu Gunungkidul," pungkasnya. (wib/mrt/yyw) .

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00