• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Pakar dan Elemen Masyarakat di Yogyakarta Tawarkan Ekonomi Solidaritas

8 November
17:57 2019
1 Votes (5)

KBRN, Yogyakarta : Rektor Universitas Nahdhatul Ulama sekaligus Pakar Ilmu Pemerintahan, Profesor Purwo Santoso berpendapat, masa depan 27 ribu desa di Indonesia, sangat tergantung kolaborasi berbagai pihak di dalamnya.

Apalagi kini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi kesempatan bagi setiap desa untuk melaksanakan pembangunan, sesuai keunikan dan kebutuhannya. Ini sebagai upaya, memajukan desa melalui ekonomi solidaritas.

”Dan solidaritas itu sudah menjadi praktek sehari-hari kita, sehingga ini sebetulnya bukan teori baru, tetapi ruang gerak baru yang harus direbut, untuk merebut formalismenya negara, yang sangat sibuk dengan otoritas tetapi tidak mau belajar,” ungkapnya, diskusi Ekonomi Solidaritas, di Desa Panggungharjo, Sewon Bantul, Jumat (08/11/2019).

Narasumber lain, yaitu Chandra Firmantoko dari Dewan Ekonomi Solidaritas Asia melihat, ekonomi solidaritas yang melibatkan langsung masyarakat, menjadi jawaban atas kegagalan pemerintah, mewujudkan kesejahteraan melalui program pembangunan.

”Di dalam dunia internasional pun, gerakan (ekonomi solidaritas, red) ini ada, yaitu yang hendak mengangkat kegiatan perekonomian berbasis masyarakat, yang bukan dikendalikan industri besar, tetapi ada kolaborasi atau peranan masyarakat disitu,” kata dia.

Dalam diskusi tersebut, Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggunglestari Eko Pambudi, menceritakan kemandirian Desa Panggungharjo, karena keberhasilan pemerintah desa dan masyarakat setempat, yang berkolaborasi mengelola badan usaha.

”Alhamdulillah tahun 2018 kemarin, dengan mengelola lima unit usaha, yaitu pengolahan sampah, pengolahan limbah rumah tangga berupa minyak goreng bekas dan tamanu oil, swalayan desa, agro pertanian dan wisata edukasi Kampung Mataraman, omsetnya mencapai 5,2 milyar rupiah,” terangnya.

Sedangkan Istianto Ari Wibowo dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM berharap, Badan Usaha Milik Desa yang terbukti bermanfaat bagi masyarakat, harus dikelola secara profesional. Ini berkaca pada manajemen pengelolaan BUMN dan BUMD yang bermasalah, sehingga tidak berdampak langsung bagi masyarakat. (ws/yyw)  

  • Tentang Penulis

    Wahyu Suryo

    Reporter RRI Yogyakarta<br /><br />

  • Tentang Editor

    Yahya Widodo

    No description yet...&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00