• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Akademisi dan Elemen Masyarakat di DIY Tolak Revisi UU KPK

10 September
15:24 2019
2 Votes (5)

KBRN, Yogyakarta : Forum Dekan Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah se-Indonesia menyatakan sikap tegas mereka, menolak rencana revisi Undang-Undang KPK yang menjadi inisiatif DPR.

Pernyataan sikap itu, merupakan hasil kajian 36 Dekan Fakultas Hukum dan 4 Ketua STIH Muhammadiyah, yang dibacakan Selasa (10/9/2019), di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Rahmat Muhadjir Nugroho selaku Sekretaris Forum, menyoroti beberapa point krusial terkait rencana revisi Undang-Undang KPK, salah satunya pemberian kewenangan kepada lembaga anti korupsi itu, untuk menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3).

”Selama ini KPK tidak punya kewenangan untuk menerbitkan SP3, penerbitan SP3 membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh KPK, dan kemungkinan terjadinya negoisasi perkara,” katanya.

Point krusial lain yang menjadi sorotan adalah, pengangkatan penyidik KPK yang harus berasal dari polisi, jaksa dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Hal ini menutup peluang KPK, menjadi lembaga mandiri yang kuat.

”Pengaturan ini bertentangan dengan putusan MK Nomor 109/PUU-XII/2015 yang menyatakan, bahwa KPK berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan penyidiknya sendiri,” tambahnya.

Selain itu, jika pemerintah dan DPR serius untuk memperkuat KPK, maka lembaga ini harus dijadikan satu-satunya institusi penegak hukum dalam memberantas korupsi.

”Dengan adanya tiga institusi yang menangani perkara korupsi (KPK, Kejaksaan, Polri, red) akan menyebabkan koordinasi yang cukup panjang, dan kemudian ada perkara yang bisa berjalan dan tidak berjalan, karena perbedaan konsep yang dibangun,” ungkap Trisno Raharjo sebagai Ketua Forum.

Sebagai langkah kongkrit dukungan terhadap KPK, Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Muhammadiyah se-Indonesia, berencana mengirimkan pernyataan sikap penolakan mereka atas revisi Undang-Undang KPK kepada Presiden dan DPR.

Penolakan senada, juga disampaikan aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharudin Kamba. Ia menganggap, hal ini sebagai bentuk pengingkaran janji-janji kampanye saat pemilu, yang diucapkan Presiden Jokowi dan para anggota dewan di Senayan.

”Kami mengingatkan, jangan hanya teriak lantang soal pemberantasan korupsi, hanya saat kampanye saja,” ucap dia.

Terkait revisi sejumlah pasal krusial pada Undang-Undang KPK, seperti Dewan Pengawas serta kewenangan menerbitkan SP3 untuk menghentikan perkara korupsi, sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

”Padahal kita tahu, selama ini KPK tidak mengenal adanya SP3, jika ini tetap dipaksakan maka pemberantasan korupsi berjalan mundur, dan merupakan bentuk upaya nyata dari corruptor fight back,” ungkapnya. (ws/yyw)

  • Tentang Penulis

    Wahyu Suryo

    Reporter RRI Yogyakarta<br /><br />

  • Tentang Editor

    Yahya Widodo

    No description yet...&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00