• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pertahanan dan Keamanan

KPK Hibahkan Tanah dan Bangunan, Rampasan Korupsi Djoko Susilo

4 September
14:01 2019
1 Votes (4)

KBRN, Yogyakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyerahkan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara KPK kepada Pemda DIY.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang usai serahterima di Gedhong Pracimosono Kepatihan Yogyakarta Rabu siang (04/9/2019) menjelaskan, barang yang diserahkan berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Langenastran Kidul Nomor 7, Kalurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Tanah serta Bangunan yang berlokasi di Jalan Patehan Lor Nomor 36, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Barang tersebut merupakan rampasan KPK dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Irjen Pol Drs Djoko Susilo Msi.

"Pengadilan sudah memutuskan bahwa itu memang bukan milik yang bersangkutan, artinya tindak pidana fisik anual. Predicate crime sebelumnya juga tindak pidana korupsi," jelas Saut Situmorang. (04/9/2019)..

Saut menjelaskan, Pemda DIY sebenarnya sudah lama mengajukan pemohonan hibah kedua lahan dan bangunan itu. Namun baru dapat diberikan sekarang, karena persoalan administrasi. KPK berharap setelah diserahkan ke Pemda DIY pengelolaannya akan lebih baik untuk mendukung pembangunan peradaban di Indonesia.

"Kelihatanya itu hanya bangunan fisik, tapi nilai sejarah yang ada disana akan menginspirasi banyak orang. Nilai sejarah disana akan membangun peradaban kita lagi, nilai sejarah yang ada disana akan menjadi tempat dimana kita bisa membangun membangun Indonesia yang lebih baik," tambahnya..

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menjelaskan, secara sejarah Patehan merupakan kawasan Abdi Dalem urusan konsumsi, sedangkan bangunan di jalan Langenastran kawasan prajurit. Di kawasan itu, pada masa perjuangan, juga menjadi tempat pertemuan pasukan pejuang dengan Sri Sultan HB IX.

"Nah itu tempat pertemuan antara pasukan kita yang ada di dalam kota sama yang di luar kota pada waktu ibukota republik ada di Jogja. Dan disana pertemuan dengan suwargi HB ke-9 kan ada disitu," ujar Sultan.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menambahkan, nantinya bangunan yang sudah dihibahkan oleh KPK dan menjadi milik daerah itu, akan dikelola Pemda DIY. Sedangkan penggunaannya untuk komunitas masyarakat yang ada di kawasan tersebut.(wur/mrt)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00