• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Sudahkah Pemblokiran Akun Media Social, Meredam Penyebar Paham Ujaran Kebencian ?

23 May
08:03 2018
2 Votes (5)

Disusun oleh Besty Simatupang

KBRN, Jakarta : pelaku penyebaran konten kebohongan (hoaks) dan ujaran kebencian di media social kini menjadi incaran aparat kepolisian. Tidak tanggung tanggung mereka yang terbukti melakukan ujaran kebencian seperti Penyebaran paham kekerasan dan terorisme melalui internet akan langsung diproses dan dipidanakan. 

Bahkan pemerintah menilai penyebaran paham kekerasan dan terorisme melalui internet yang semakin marak itu ,berpotensi mengancam perdamaian dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga perlu di Hukum berat. Pemblokiran situs-situs negative itu dinilai mengajarkan paham kekerasan, menghasut, ataupun menyebarkan kebencian.

Upaya pemblokiran oleh pemerintah Indonesia adalah waja. Lihat saja Negara Tiongkok yang  sangat aktif melakukan pemblokiran situs-situs radikal,nagara itu tidak membiarkan situs radikalisme berkemban. Demikian pula dengan Negara adi kuasa  Amerika Serikat yang memblokir situs yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar atau hukum mereka.

Indonesia pun harus bisa seperti Negara Negara besar itu. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pernah  mengatakan, pelaku penyebaran konten kebohongan (hoaks) dan ujaran kebencian di media sosial mesti diberantas sampai ke akar-akarnya. Dengan begitu, Indonesia bisa terbebas dari konten berbau negatif. Meski diakuinya penyisiran yang dilakukan baru yang mengelola akunnya, belum kepada siapa yang di balik mengelola itu akun medos  Itu, semua harus dibereskan, jika tidak  sampah-sampah konten negatif akan bertebaran di Indonesia.

Kita perlu dukung kebijakan tegas pemerintahan dan kominfo untuk pelanggar ujaran kebencian di medsos dan di media online nya. Ini penting,  sebab ujaran kebencian dapat memicu disintegrasi bangsa. Dapat memicu konflik horizontal. Di beberapa negara,  konflik sosial disebabkan  pertentangan di medsos. 

Persoalannya, bagaimana yang menggunakan nama a nonim atau identitas palsu. Kominfo dan polisi harus mampu mengatasi masalah tersebut.Seperti kembali menguttip apa yang disampaikan menteri kominfo.akan memberantas sampai keakar-akarnya, termasuk mereka yang menggunakan identitas palsu.

Yang pasti kita  senantiasa mendukung upaya pemberantasan situs negative itu,  bekerja sama dengan aparat penegak hukum, baik dengan Polri maupun BNPT dan melaporkannya jika ditemukan  kontennya yang  memprovokasi, agar  jaringannya bisa  ditangkap oleh Polri, BNPT, atau Densus. Ingat  tindak pidana ujaran kebencian, SARA, dan penghinaan serta pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 terancam pidana penjara 3 tahun. (Sumber Foto: vonistifikor)

Tentang Penulis

Agus Rusmin

Reporter Senior RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview

Berita Terpopuler

Berita Terfavorit

00:00:00 / 00:00:00