• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Komentar Voice Of Indonesia

Kasus Ketua DPR, Dinamika Positif Penegakan Hukum

23 November
13:30 2017
0 Votes (0)

KOMENTAR VOI : Dalam beberapa pekan terakhir masyarakat Indonesia disuguhi sebuah   tontonan menarik terkait penegakan hukum di negeri ini. Seorang pejabat tinggi negara yakni Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, pada akhir pekan lalu resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.  Setelah melalui serangkaian drama upaya melepaskan diri  dari  jeratan hukum,  atas tuduhan keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik,  akhirnya sang pejabat tak bisa lagi  menghindar. Publik pun  tidak sabar menunggu muara penyelesaian kasus ini. Apakah tersangka benar-benar akan dimasukkan ke dalam penjara  sebagai narapidana,  atau masih mampu  menyelamatkan diri  dari segala  tuduhan.

Apapun hasilnya nanti, ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi di sini. Pertama, bahwa apa yang terjadi menunjukkan penegakan hukum di Indonesia sudah berjalan ke arah yang diharapkan. Hukum tidak lagi seperti pisau yang  hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.  Kini terbukti pisau itu   juga dapat menebas ke atas, yaitu mereka yang menyalahgunakan kekuasaan, sesuai dengan asas equality before the law atau persamaan di depan hukum. Apalagi dalam konteks pemberantasan korupsi, penegakan hukum juga harus mampu menyentuh pucuk-pucuk kekuasaan. Karena pada posisi itulah keteladanan utama berbangsa dan bernegara diletakkan. Mau tidak mau,  area tersebut harus bersih terlebih dahulu untuk mendorong percepatan pemberantasan korupsi.  Ini   bisa  dianggap sebagai  langkah awal pencegahan terhadap potensi tindak pidana korupsi.

Peristiwa penangkapan seperti itu mengingatkan  bahwa ungkapan  “hukum sebagai panglima” sudah seharusnya bukan hanya sebuah jargon. Namun lebih dari itu, hukum adalah bagian kehidupan berbangsa dan bernegara yang melekat erat pada setiap individu. Hukum melalui sebuah lembaga peradilan menjadi jalan keluar dalam memenuhi rasa keadilan bagi siapapun, baik itu yang melapor maupun terlapor dan seterusnya. Semua pihak diberi kesempatan untuk berupaya secara maksimal mendapatkan yang terbaik dari kasus hukum yang dijalaninya. Dengan kata lain,  melalui jalur hukum, masyarakat  meninggalkan segala bentuk kesewenang-wenangan, tindakan-tindakan sepihak sekaligus menegakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pada akhirnya, semua itu merupakan sinyal untuk menunjukkan ketegasan  Indonesia dalam soal penegakan hukum. Setiap kejahatan, meski menyangkut  seorang berpengaruh sekalipun, akan di bawa ke meja hijau. Dinamika positif yang dirasakan ini sejalan dengan upaya berkesinambungan menciptakan kepastian dan keadilan hukum di Indonesia. Hal tersebut diharapkan juga turut menyokong pembangunan di segala bidang.  Termasuk  mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejak era Millennium Development Goals (MDGs) sampai dengan kini Sustainable Development Goals (SDGs).

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00