• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Komentar Voice Of Indonesia

Validasi Data Pelanggan Telekomunikasi

6 November
14:11 2017
0 Votes (0)

VOI KOMENTAR Mulai 31 Oktober 2017, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mewajibkan pelanggan  telekomunikasi kartu SIM (Sub­scriber Identification Module) untuk melakukan registrasi kartu dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Kebijakan registrasi tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 14 Tahun 2017. Sasaran utamanya  adalah pelanggan prabayar. Sebab, seluruh pelanggan pascabayar sudah teregistrasi.

Ada konsekuensi yang harus ditanggung pelanggan yang tidak melakukan registrasi hingga 28 Februari 2018. Kartu SIM pengguna lama akan diblokir secara bertahap. Fungsi-fungsinya seperti menelepon, SMS, dan internet, pelan-pelan akan lumpuh. Selain itu, setiap pengguna hanya dapat meregistrasi atau mendaftarkan ulang maksimal tiga nomor, baik dengan operator selular yang sama atau berbeda.

Sebenarnya, apa alasan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan registrasi kartu SIM ke pelanggan telepon selular? Berdasarkan siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkeminfo), registrasi perlu dilakukan dalam rangka memberi perlindungan terhadap konsumen, terkait penyalahgunaan nomor ponsel oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Seperti upaya penipuan dan penyebaran hoax.

Sudah seharusnya kebijakan pemerintah ini didukung oleh masyarakat Indonesia dan juga dunia usaha. Digunakannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) untuk meregistrasi kartu SIM, ternyata tidak hanya akan mempersempit ruang gerak tindak kejahatan siber dan penyebaran hoax, namun juga mencegah terorisme. Selama ini, teroris kerap beroperasi dengan memanfaatkan kelonggaran pemeriksaan identitas saat registrasi awal kartu SIM.

Dengan kebijakan ini, tentu saja pelaku kejahatan siber, penyebar hoax dan pelaku terorisme dapat dengan mudah dilacak. Melalui National Single Identity atau Identitas Tunggal Nasional yang dicanangkan pemerintah, sistem operator seluler terhubung dengan database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Identitas pemilik kartu prabayar akan terkait langsung dengan data kependudukannya.

Diharapkan, validasi data pelanggan telekomunikasi melalui registrasi kartu SIM dapat menurunkan tingkat kejahatan siber dan terorisme sekaligus dapat berimbas positif pada perekonomian nasional.  Karena akan mempermudah proses transaksi seperti di perbankan, dan penyaluran bantuan bantuan bagi masyarakat kurang mampu

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00