• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Komentar Voice Of Indonesia

Ulasan Pers

2 September
12:19 2017
0 Votes (0)

Koran Media Indonesia dalam tajuknya Rabu (30/9) menulis,  Kedaulatan di Sektor Minerba

Freeport ialah suatu pelajaran soal kedaulatan. Pelajaran itu pun amat mahal dan panjang sebab terlalu lama khitah Undang-Undang Dasar 1945 diabaikan. Lewat kontrak karya yang ditetapkan sejak 1967, amanat keadilan sosial tersingkirkan. Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam, juga yang harus menanggung dampak lingkungan, hanya berhak atas pendapatan 2,5% dari royalti dan 35% dari pajak. Oleh karena itu, kesepakatan yang dapat dijalin pemerintah dengan PT Freeport, Selasa (29/8), merupakan langkah penting. Kesepakatan yang berlangsung di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu dihadiri Menteri Energi Sumber Daya Mineral-ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan CEO Freeport-McMoran Copper & Gold Inc Richard Adkerson. Poin terpenting sebagai langkah awal kedaulatan itu ialah divestasi saham PT Freeport sebesar 51 persen. Menurut Media Indonesia, tetap saja, kesepakatan dengan Freeport kali ini belumlah kedaulatan seutuhnya bagi bangsa ini. Berbagai celah kerugian bisa saja terbuka dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Tidak hanya itu, kekhawatiran banyak pihak bahwa perubahan kontrak Freeport dapat menjadi penjajahan oleh bangsa sendiri juga tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, langkah perubahan ini harus dikawal segenap lapisan masyarakat. Seluruh jajaran pemerintah yang terkait juga harus dapat membuktikan bahwa perubahan sistem kerja sama dengan Freeport ialah sepenuhnya untuk kemaslahatan bangsa dan bukannya kepentingan segelintir pihak.

Koran Sindo dalam tajuknya Rabu (30/8) menulis,Mencegah Berulangnya First Trave


Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Selasa 29 Agustus 2017  mengumumkan hasil penelusuran aset bos perjalanan umrah First Travel, Andika Surachman dan Annisa Devitasari Hasibuan. Dari penyitaan yang dilakukan PPATK diketahui dana yang terkumpul sebesar Rp7 miliar. Tak berhenti di situ saja, aparat kepolisian hingga kini terus menyelidiki keberadaan aset-aset lain baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Kasus yang mengorbankan puluhan ribu orang ini seketika mengejutkan banyak pihak, terutama bagi orang-orang yang telah mendaftarkan diri untuk berumrah melalui biro jasa ini dan juga mereka yang telah mendaftar ke biro jasa lainnya.  Menurut Sindo,  Pascakasus First Travel, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada agen penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji. Tentu dalam hal ini kementerian terkait telah memiliki cara tersendiri yang efektif untuk melihat biro perjalanan yang baik atau yang tidak baik. Seperti awal terungkapnya kasus First Travel yang melibatkan PPATK, tentu kerja sama seperti ini akan memudahkan Kementerian Agama melakukan investigasi mendalam terhadap biro perjalanan lain yang nakal. Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting untuk memilih biro travel yang baik, seperti memilih agen yang sudah terdaftar di Kementrian agama.

koran Republika dalam Tajuknya, Kamis (31/8) menulis, Hak Muslim Rohingya

Operasi militer yang digelar pemerintah Myanmar di wilayah utara Negara Bagian Rakhine berbuntut panjang. Semula operasi militer itu untuk menumpas kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army-ARSA. Namun, aksi penumpasan milisi ARSA itu melebar. Tidak hanya fokus ke ARSA, tetapi juga warga sipil etnis Rohingya. Militer menggelar serangan penumpasan secara besar-besaran yang tidak pandang bulu. Difokuskan pada pengepungan militan di tiga kota yakni, Kota Moungdaw, Buthidoung dan Rathedoung. Wilayah ini dihuni 800 ribu orang. Operasi militer itu mengakibatkan 87 ribu warga Rohingya melarikan diri ke wilayah perbatasan Bangladesh. Operasi pembersihan itu ternyata tidak selektif. Warga sipil yang tidak terlibat dalam penyerbuan pos polisi pun menjadi sasaran kekerasan militer Myanmar. Republika menulis, kendati diskriminasi oleh pemerintah Myanmar ini jelas di depan mata, penganiayaan terhadap Muslim Rohingya juga tidak terhenti. Ada saja konflik yang terjadi. Padahal, di dalam pemerintahan Myanmar kini terdapat Aung San Suu Kyi, tokoh demokrasi Myanmar yang juga penerima hadiah Nobel perdamaian. Inisiatif bagi semua yang terlibat konflik untuk berdamai diserukan pemerintah Indonesia. Melalui Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, pemerintah Indonesia mengharapkan militer Myanmar menahan diri dari tindakan yang mengarah pada kekerasan. Pemerintah Myanmar diingatkan pentingnya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemulihan situasi keamanan di Rakhine tersebut.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00