• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Komentar Voice Of Indonesia

Buah Ketegasan Pemerintah RI Terhadap Telegram

3 August
13:28 2017
0 Votes (0)

Beberapa waktu belakangan ini, perbincangan tentang pemblokiran fitur web Telegram, yaitu aplikasi layanan pengirim pesan instan, meramaikan diskusi masyarakat Indonesia. Pemblokiran itu berawal dari kesan kekurangtanggapan pihak Telegram atas kekhawatiran Pemerintah RI. Telegram ditengarai digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam penyebaran konten terorisme dan radikalisme. Pemerintah menginginkan pengelola Telegram membantu Indonesia untuk memerangi kegiatan terorisme melalui saluran publik atau Public Channelmereka. Sebaliknya pihak Telegram, menganggap  wajar jika selama ini mereka sangat menutup diri dari segala macam intervensi. Ini dimaksud guna menjaga nilai lebih dari aplikasi tersebut, yang konon hingga kini belum dapat disadap oleh siapapun.

Meski sejumlah kalangan tidak sependapat dengan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia, ketegasan yang ditunjukkan terbukti mampu melunakkan Telegram. CEO Telegram, Pavel Durov, akhirnya berkunjung ke Indonesia pada awal pekan ini untuk membuka komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Bersama Menteri Rudiantara akhirnya tercapai kesepakatan kerjasama dan rencana membentuk tim khusus gabungan. Tim ini  akan melakukan pengawasan terhadap beragam propaganda kelompok teroris di layanan Telegram. Durov menegaskan Telegram akan patuh dengan aturan Pemerintah RI.

Ada dua hal yang dapat digarisbawahi dari kasus ini. Di satu sisi terkait kedaulatan negara atau ketegasan pemerintah, dan di sisi lain adanya potensi penyebaran konten negatif lewat layanan berupa data, informasi atau multimedia melalui jaringan internet. Perusahaan yang menjalankan layanan dimaksud  atau yang biasa disebut layanan Over-The-Top (OTT) umumnya terlihat begitu superior. Atas nama perlindungan terhadap hak individu dan kebebasan berpendapat, konten negatif sepertinya dibiarkan merajalela. Sementara ada yang mengatakan  ketegasan pemerintah Indonesia sebagai kebijakan yang tidak popular di mata publik. Karenanya langkah yang ditunjukkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang berhasil melunakkan Telegram perlu diapresiasi. Meski tindak lanjut dari kesepakatan dengan Telegram baru dalam proses, namun terlihat ada titik cerah akan terpenuhinya keinginan semua pihak. Paling tidak harus dipastikan, tetap tegaknya aturan di negara ini adalah salah satu  bentuk kedaulatan.  Hal ini sesungguhnya juga bagian dari upaya perlindungan terhadap  masyarakat, termasuk agar dapat menikmati layanan OTT tanpa terkontaminasi dengan konten-konten yang kontra produktif. Tentu saja akan semakin maksimal apabila dapat diikuti seluruh negara di dunia,  dan dengan ketegasan yang sama terhadap layanan OTT lainnya. Semangat yang dikedepankan bukan untuk mengekang hak dan kebebasan setiap individu, tetapi justru sebuah jaminan akan  pemenuhannya. Karena perlu diingat, hak dan kebebasan seseorang ada batasannya, yakni hak dan kebebasan orang lain. SEKIAN KOMENTAR.         

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00