• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Press Release

Bina Mentalitas, 40 CPNS Kemenkumham Ikut Dikdas

24 August
09:35 2018
0 Votes (0)

KBRN, Tarakan : Melalui Pendidikan Dasar (Dikdas) prajabatan, 40 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang ditugaskan di Kalimantan Utara (Kaltara), nantinya saat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mampu melayani masyarakat secara profesional dan baik.

Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Agus Saryono mengatakan, untuk menjadi PNS terlebih dahulu CPNS mengikuti Dikdas. Dalam Dikdas ini, para CPNS mengikuti pendidikan, pembinaan mental, latihan fisik, serta belajar disiplin.

"Kita dapat tambahan pegawai untuk SLTA 559 orang yang tersebar di Kaltim mau pun Kaltara. Sebagai persyaratan untuk menjadi PNS mereka harus mengikuti prajabatan atau Dikdas. Untuk Dikdas diwilayah utara bagus, sebab tempat pendidikannya dipusatkan di Pangkalan Udara (Lanud) Anang Busra Tarakan," kata Agus Saryono, Jumat (24/8/2018).

Agus menambahkan, usai mengikuti Dikdas, saat diangkat menjadi PNS  bisa bekerja secara profesional dan berintegritas."Disamping itu, nanti diberikan bekal secara internal, saat bertugas nanti mereka tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak," tegasnya.

Dilain sisi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tarakan, R.B.Danang Yudiawan menambahkan, Dikdas yang dilaksanakan di Lanud Anang Busra merupakan Dikdas angkatan ke dua yang diikuti oleh 40 CPNS.

"Dikdas angkatan pertama sudah dilaksanakan dengan peserta 50 orang CPNS, sedang untuk angkatan kedua, dilaksanakan sejak 2 Agustus lalu, selama 30 hari, dan dibawah pengawasan Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltara," ungkap Danang.

Tujuan para CPNS mengikuti Dikdas, seperti yang dijelaskan Danang, sebagai wadah pembekalan awal mengenal pokok-pokok administrasi negara, tujuan diangkat sebagai PNS, hingga menyiapkan disiplin CPNS agar berintegritas dan mempunyai jiwa solidaritas terutama memahami tugas yang diberikan oleh Negara.

"Kalau mereka lulus, mereka minimal satu tahun masa kerja, selanjutnya dibuktikan dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), kehadiran cukup, tidak ada penghalang untuk menjadi PNS, dan selanjutnya diangkat menjadi PNS," tutup Danang. (jf)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00