• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Mendagri Diminta Libatkan TNI/Polri Dalam Pengawasan Pencairan Dana Desa

19 January
15:08 2020
0 Votes (0)

KBRN, Redelong: Baru-baru ini di Kabupaten Bener Meriah terjadi kasus Bendahara desa membawa kabur dana desa yang telah dicarikan dengan dugaan tanda tangan palsu Kepala Desa dan berbekal stempel Pemerintah Desa yang berada di tangannya.

Menanggapi itu, Kapolsek Bandar, AKP Supriadi memandang perlu keterlibatan TNI/Polri maupun Camat dalam pencairan dana desa.

Tujuan adalah untuk pengawasan dana desa mulai dari pencairan sampai dengan penyaluran.

“Kalau pencairan dana, ditambah tanda tangan Kapolsek, Camat dan Danramil. Tujuannya pengawasan dana desa. Kalau ini memang dikeluarkan (qanun/perda), jadi orang itu (aparatur desa) sulit, karena disitu harus ada stempel kami masing-masing. Tapi kita enggk sanksi, tidak ada keragu-raguan. Contoh mau tarik anggaran, Kapolsek enggak ada, tapi ada Camat dan Danramil, bisa dicairkan kalau dua-dua enggak ada, missal Camat dan Kapolsek enggak ada enggak bisa (dicairkan),” ujar Kapolsek Bandar, AKP Supriadi, di release RRI, Minggu (19/12020).

Diberitakan sebelumnya dana desa Tanjung Pura, Kecamatan Bandar dibawa kabur oknum aparatur desa setempat inisial MT.

Tidak tanggung-tanggung dana desa yang dilarikan perkiraan mencapai lebih dari Rp 105 juta.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00