• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Jadi Beban Masyarakat

31 October
14:35 2019
0 Votes (0)

KBRN, Takengon: Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres tersebut mengatur besaran iuran yang harus ditanggung masyarakat atau peserta BPJS Kesehatan.

Menanggapi itu, akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Gajah Putih Takengon Abdul Aziz menilai, besaran kenaikan yang ditetapkan pemerintah bagi masyarakat untuk membayar iuran BPJS Kesehatan dinilai memberatkan dan membebani.

“Naik 5 ribu aja masyarakat kita udah protes habis-habisan. Karena rata-rata masyarakat kita belum siap sekarang dengan kondisi ekonomi yang belum stabil. Ini kan jadi beban masyarakat kita. Apalagi BBM naik, kondisi ekonomi tidak stabil, ini akan jadi masalah baru masyarakat. Idealnya Pemerintah harus berfikirlah. Apalagi kenaikan cukup drastic ya,” ujar akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Gajah Putih Takengon Abdul Aziz, Kamis (31/10/2019)

Diketahui Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Kelas III menjadi Rp 42.000, Kelas II menjadi Rp 110.000, dan Kelas I menjadi Rp 160.000.

Selanjutnya kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI). Peserta PBI yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp42.000, berlaku 1 Agustus 2019

Peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.000,- per orang per bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus – 31 Desember 2019

Terakhir kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 juta, dengan komposisi  5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

Peserta PPU tingkat pusat yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019

Peserta PPU tingkat daerah yang merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020.

Peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Januari 2020

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00