• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

PNS Aceh Tengah Diimbau Tak Gunakan Elpiji 3 kg

21 June
19:33 2019
0 Votes (0)

KBRN, Takengon : Pemerintah kabupaten Aceh Tengah, Aceh mengeluarkan surat edaran tentang himbauan untuk tidak menggunakanLiquefied Petroleum Gas (LPG) tabung ukuran 3 (Tiga) kilogram.

Dalam surat edaran yang ditantangani bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar tertanggal 18 Juni 2019 itu salah satu poinnya ditujukan untuk seluruh pegawai Negeri sipil (PNS) Aceh Tengah agar tidak menggunakan LPG tabung ukuran 3 kg dan beralih menggunakan tabung ukuran 5,5 kg atau 12 Kg.

Selain PNS para pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 serta seluruh masyarakat di kabupaten Aceh Tengah yang memiliki penghasilan diatas Rp 1.500.000 juga tidak diperbolehkan menggunakan gas LPG 3 Kg.

Surat Edaran itu juga menjelaskan  bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 tahun 2009 tentang penyedian dan pendistribusian LPG 3 Kg merpuakan LPG tertentu yang memiliki kekhususan untuk pengguna/penggunaannya, kemasan, volume dan harga yang harus diberikan subsidi dan peruntukan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro dengan kriteria tertentu.

Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Aceh Tengah Marwandi Munthe mengatakan  hal itu merupakan upaya agar penyaluran gas elpiji 3 kg tepat sasaran dan harga dapat sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten setempat.

“Permasalahan sekarang karena penjualannya masih dilakukan secara terbuka, maka sulit untuk dilakukan pengawasan siapa pemakai gas elpiji 3 Kg ini.”Ungkapnya, Jum’at (21/6/2019)

Ditambahkan, saat ini pihaknya sedang melakukan sosialisasi kepada seluruh pangkalan yang ada di kabupaten tersebut untuk tidak lagi menjual kepada para pengecer. Begitupun pihaknya juga telah melakukan rapat dengan para agen penyalur terkait dengan hal tersebut. sedangkan tindakan tegas akan dilakukan pada Juli 2019 mendatang.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00