• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

POLITIK & PEMILU

Jelang Pilkada 2020, Pemkab Sukoharjo Gelar Pertemuan Bahas Netralitas ASN

26 February
08:30 2020
0 Votes (0)

KBRN Sukoharjo : Pemkab Sukoharjo dan Bawaslu menggelar pertemuan untuk membahas pemanggilan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pertemuan digelar untk menyamakan persepsi. Sebab terdapat beberapa persepsi pijakan hukum antara Bawaslu dengan Pemkab Sukoharjo.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Bupati, Selasa (25/02/2020) dari Bawaslu Sukoharjo diwakili dua komisioner Muladi Wibowo dan Eko Budiyanto.

Sedangkan dari Pemkab Sukoharjo selain Bupati Wardoyo Wijaya, hadir pula Sekda Pemkab Sukoharjo Agus Santosa, seluruh pimpinan OPD beserta jajarannya.

Kepala Inspektorat Pemkab Sukoharjo, Joko Purnomo mengatakan bahwa prinsip secara tahapan pilkada belum sampai pada proses pilkada, apa yang dilakukan bupati dan jajarannya belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran pemilu.

“ Ya, jika kami berpegang penggunaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), bahwa sampai saat ini dalam Pilkada Sukoharjo belum ada calon bupati sah, sehingga belum bisa dipergunakan pasal netralitas,” ungkap Joko Purnomo kepada wartawan.

Diakui, dalam konteks tersebut memang Bawaslu melaksanakan permintaan dari pihak tertentu dalam hal ini Komisi ASN.

“ Pemahaman Pemkab Sukoharjo kalau hal ini menyangkut kode etik, harusnya yang menangani adalah Bupati bukan Bawaslu,” tegas  Joko Purnomo.

Sementara itu Komisioner Bawaslu Sukoharjo Muladi Wibowo, menjelaskan bahwa masih ada perbedaan persepsi atas pijakan hukum soal netralitas ASN.

“Selain berdasar surat permintaan klarifikasi dari Komisi ASN, Bawaslu memegang teguh pijakan sejumlah undang undang mengenai netralitas ASN,” cetus Muladi.

Dikatakan bahwa, pijakan hukum yang dipergunakan adalah UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Khususnya padal 71 dan 188. Kemudian UU nomor 5 tahun 2015 tentang ASN, pasal 2,3,4,5,9,66 dan 86.

“ Masih ada PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 1, 3 dan 4. Dan PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan Kode Etik perilaku PNS,” tukasnya.

Sedangkan menurut Muladi Wibowo yang paling baru adalah SE Menteri PAN dan RB tanggal 27 desember 2017, hal pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak. (Edwi)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00