• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

POLITIK & PEMILU

Pemanggilan ASN, FK LSM Sukoharjo Tuding Bawaslu Tidak Fair

22 February
14:51 2020
0 Votes (0)

KBRN Sukoharjo : Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (FK-LSM) Sukoharjo mempertanyakan kejelasan sikap dan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pertanyaan itu dilontarkan terkait pemanggilan klarifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN), FK-LSM menuding Bawaslu belum professional dan tidak konsisten. 

Sebelumnya dalam sebuah forum resmi, anggota FK-LSM sempat mempertanyakan soal keabsahan baliho Sekda Sukoharjo, Agus Santosa, yang disebut sebagai bakal calon wakil bupati.

Ketua FK-LSM, Edi Budiyono meminta agar Bawaslu bekerja sesuai aturan, bukan justru malah membingungkan.

“ Bawaslu harus fair dan objektif, pemanggilan ASN menunjukkan Bawaslu sewenang wenang menjalankan tugasnya,” tkas Edy Budiyono yang diamini beberapa anggota lainnya dalam jumpa persnya di Sukoharjo, Jumat (21/02/2020).  

Padahal menurutnya, kedudukan Bawaslu harusnya sebagai wasit yang menjalankan tugas sesuai aturannya.

“Dalam menjalankan tugasnya Bawaslu harus netral dan tidak memihak seperti wasit,” tukasnya.

Pendapat yang sama juga diungkap anggota FK-LSM lainnya Joko Cahyono, yang mengaku bingung dengan sikap Bawaslu, yang terkesan tidak konsisten.

Berkali-kali Bawaslu menyatakan jika sebelum ada penetapan paslon oleh KPU, para ASN bebas menyuarakan pendapat memberikan dukungan kepada bakal calon.

“ Kami semua jadi bingung dengan tindakan Bawaslu yang memangil ASN dengan dugaan pelanggaran netralitas, lha penetapan saja belum kok,” ungkap Joko menambahkan.

Dikonfirmasi mengenai tudingan FK-LSM tersebut, Bawaslu Sukoharjo meminta semua pihak bisa memahami aturan kinerja Bawaslu sesuai UU Pilkada nomor 10 tahun 2016.

“ Kami hanya menjalankan undang-undang Pilkada, kami mohon semua bisa memahami,” ngkap Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto.

 Menurutnya, pemanggilan klarifikasi 5 ASN hanya untuk dimintai keterangan. Klarifikasi ini bukan untuk memutuskan ASN tersebut bersalah atau tidak.

“ Pemanggilan juga    mengacu pada pasal 30 huruf e UU nomor 10/2016, tentang tugas wewenang Bawaslu kabupaten. Diantaranya meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi berwenang,” cetus Bambang.

Bambang Muyanto juga menambahkan kasus klarifikasi ASN, saat ini juga terjadi di sejumlah kabupaten/ kota di Indonesia.

“ Kasus dugaan netralitas ASN saat ini juga banyak terjadi seperti di Kabupaten Bandung, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat dan Kota Surabaya.,” pungkasnya. (Edwi)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00