• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

DAERAH

Diminta Ganjar Tutup Warung Gukguk, Ini Jawaban Wali Kota Solo

4 December
16:54 2019
0 Votes (0)

KBRN, Surakarta: Belum lama ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan Pemda di Solo Raya membuat regulasi jelas soal konsumsi daging anjing. Karena tercatat ada 13.700 anjing dikonsumsi tiap bulannya. Data dari Dog Meet Free Indonesia menyebutkan, di Solo ada ratusan warung yang menyajikan kuliner daging anjing.

Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menegaskan, penutupan warung kuliner berbahan daging anjing di Kota Solo harus disertai solusi yang jelas dan mendasar. Soal permintaan Ganjar, Rudy akan mempertimbangkan terlebih dahulu.

"Masalah diminta membuat Perda konsumsi daging anjing kita koordinasikan dengan Bidang Kukum dan Dinas Pertanian untuk melakukan kajian kajian mendasar," ujar Rudy kepada wartawan di ruang kerjanya Balaikota Surakarta, Rabu (04/12/2019).  

Rudy mengatakan, sebenarnya keberadaan warung gukguk di Kota Bengawan tidak lepas dari distribusi anjing dari luar daerah. Mengingat di Kota Bengawan tidak ada pengepol atau peternak anjing untuk dijadikan makanan seperti sate, rica-rica ataupun tongseng.

"Kita sepakat kalau teman-teman dilarang jualan namun tidak perlu dikaitkan yang macam macam. Yang kedua kita carikan solusi. Sebenarnya Solo itu kalau tidak ada yang nyetori tidak ada yang jualan. Ini kan ada yang nyetori daging, akhirnya dalam melakukan kegiatan (jual beli) mudah," terangnya.

Namun demikian menurut Rudy, penutupan usaha kuliner ini tidak semudah yang diucapkan. Karena butuh solusi jangka panjang. Rudy mengatakan ada dan tidak keberadaan Perda bukan hal yang utama, Namun para pedagang kaki lima harus dicarikan solusi. Banyaknya warung gukguk karena larangan diberbagai daerah akhirnya pedagang membuka usaha di Solo.

"Kalau menjamur, di sana-sini dilarang akhirnya semua lari ke Solo karena di tengah tengah. Namun saran dari pak gub akan ditindaklanjuti,"  katanya.

Walikota Rudyamo mengakui, selama ini tidak bisa melarang keberadaan warung guguk karena tidak ada aturan yang jelas. Tanpa ada solusi yang jelas Rudy mengatakan para PKL itu malah akan menjadi beban pemerintah.

"Kalau tidak jualan apa yang dilakukan PKL. Tidak sekedar ganti rugi, kalau (ganti rugi) itu rampung kemarin. Solusi itu harus memikirkan keluarga mereka. Kalau hanya ganti rugi itu hanya sekejap namun jangka panjang mereka mau kerja apa."

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00