• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

KESEHATAN

Keberatan Bayar Tunggakan Premi BPJS, Pemkot Harap Hutang Premi Peserta Mandiri Diputihkan

14 November
21:17 2019
0 Votes (0)

KBRN,Surakarta: Pemerintah Kota Surakarta berharap tunggakan premi BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri yang migrasi ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD  diputihkan. Wali kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menyebutkan, peserta mandiri yang integrasi ke APBD tidak boleh dikaitkan dengan tunggakan iuran.

Walikota Rudyatmo, membuka peluang peserta mandiri BPJS Kesehatan yang tidak mampu membayar premi untuk migrasi ke PBI. Akan tetapi untuk migrasi Pemkot akan melihat dulu dan mengecek kriteria peserta yang tidak mampu tersebut. 

"Misalnya gini, seorang pensiunan PNS belum bisa dianggap mampu memelihara kesehatanya manakala dengan gaji 70 persen masih membiayai anakanya sekolah. Jadi kita lihat betul rentan miskin ini seperti apa," kara Rudy kepada wartawan di sela pembagian kartu JKN KIS di Balaikota Surakarta, Kamis (14/11/2019).

Ditanya jika peserta tidak mampu kemudian minta integrasi ke PBI namun mepunyai tunggakakan iuran BPJS, Rudy mengatakan, seharusnya tunggakan menjadi urusan BPJS. Rudy menyebut jika peserta dialihkan ke PBI dan sudah dibayar APBD maka KIS harus berlaku dan tidak boleh dikaitkan dengan tunggakan.

"Kalau diikutkan PBI, dan Kota sudah membayar ya harus berlaku, jangan menghitung tunggakan, kita tidak mau urusan nunggaknya. Ya BPJS sendiri dong, dia daftar baru kok, tidak boleh dikaitkan dengan tunggakan dong.  Karena dulu mandiri dan jadi PBI ndak boleh kalau suruh lunasi dulu, buat makan aja tidak bisa kok susuh nglunasi," tandas Rudy.

Untuk diketahui, Pemkot Surakarta menyiapkan anggaran Rp 70 miliar untuk premi JKN KIS 2020 bagi kategori Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan. Anggaran sejumlah itu termasuk alokasi untuk peserta mandiri yang migrasi ke PBI melalui APBD Solo. 

"Peserta migrasi pasti warga yang betul-betul tidak mampu, bukan pengusaha yang akan integrasi ke BPJS kelas 3."

Sementara itu Kepala DKK Surakarta, dr Siti Wahyuningsih menyampaikan, pemkot telah menetapkan Universal Health Coverage (UHC) pada tanggal 27 Juli 2018 dengan kepesertaan JKN KIS sejumlah 95,54 % dari penduduk Kota Surakarta.  Pada Bulan Nopember 2019 ini telah terbit kartu JKN KIS PBI APBD Kota Surakarta sebanyak 312 KK terdiri dari 538 jiwa yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. 

"Total sampai dengan bulan Nopember 2019 peserta JKN KIS PBI APBD Kota Surakarta sejumlah 134.916 jiwa atau sebesar 95,02%."

Adapun pembagian kos di kota solo hari ini tersebar di lima Kecamatan, meliputi Laweyan sebanyak 39 KK terdiri dari 78 jiwa. Kecamatan Banjarsari sebanyak 75 KK terdiri dari 113 jiwa 

Kemudian Kecamatan Serengan sebanyak 22 KK terdiri dari 46 jiwa. Kecamatan Pasar Kliwon s
ebanyak 55 KK terdiri dari 98 jiwa. Kecamatan Jebres sebanyak 121 KK terdiri dari 203 jiwa.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00