• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

KESEHATAN

Jika Premi BPJS Naik, Pemkab Karanganyar Naikan Anggaran PBI Capai 36 Miliyar

16 September
19:58 2019
0 Votes (0)

KBRN,Karanganyar: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar memperkirakan terjadi kenaikan anggaran untuk pembayaran BPJS khusus peserta PBI. Kenaikan cukup signifikan akan terjadi pada APBD tahun 2020 jika premi BPJS dinaikan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kesahatan Kabupaten Karanganyar Cucuk Heru Kusumo menjelaskan, berdasarkan perhitungan sementara, sedikitnya pemerintah kabupaten karangnyar harus menyediakan anggaran minimla Rp 28 milyar hingga 36 miliar. Nilai tersebut meningkat 100 persen dari nilai anggaran tahun 2019.

"Pemerintah kabupaten karanganyar pada APBD penetapan tahun 2018 menganggarkan 14 miliyar rupiah untuk mencukupi biaya pembayaran 55.168 peserta PBI di Kabupaten Karanganyar, lalu di APBD Perubahan 2019 menjadi 16,5 miliyar," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Cucuk Heru Kusumo saat ditemui wartawan di rumah dinas Bupati Karanganyar, Senin, (16/9/19).

Cucuk mengungkapkan perhitungan anggaran tersebut berdasarkan nilai kenaikan premi kelas 3 yang menjadi tanggungan pemerintah daerah, dengan nilai saat ini 23 ribu rupiah, lalu rencananya bakal  dinaikan mencapai 80 persen menjadi 42 ribu rupiah.

"Kalo dengan tambahan dari cukai rokok, pajak rokok, seperti anjuran pemerintah, ini kan sudah terlihat berat," ungkapnya.

Sementara, Bupati Karanganyar Juliatmono menekankan kenaikan premi BPJS akan memberatkan pemerintah Kabupaten Karanganyar.

"Opsinya kan cuman 2, yaitu satu, mencari sumber dana lain, pastikan g mungkin mengurangi pengguna, ataupun menghemat sumber dana yang ada," katanya. 

Juliatmono menegaskan, keberatan ini juga diakui kepala daerah lainnya. "Kepala daerah lain sama kok, juga keberatan," imbuhnya.

Meski begitu, Juliatmono mengatakan untuk membantu pemerintah, pihaknya mendorong munculnya UMKM baru di kabupaten karanganyar agar nantinya melalui para pemberi kerja dapat membatu memberikan jaminan BPJS kesehatan sehingga meringankan pemerintah daerah.

"Maksudnya, kalo ada UMKM baru, mereka bisa mempekerjakan 1 atau 2 orang, lalu mereka kan bpjsnya bisa di bayarkan sama pemberi kerja," tandasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00