• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

KESEHATAN

Bebani Anggaran Daerah, Bupati Sragen Tolak Kenaikan Premi BPJS Kesehatan

3 September
23:00 2019
0 Votes (0)

KBRN Sragen: Rencana kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan membebani keuangan Pemerintah Daerah. Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, mengaku tidak setuju dengan kenaikan tersebut.

"Kalau saya ditanya setuju tidak premi BPJS naik, saya bilang tidak. Karena ini akan membebani anggaran daerah," tandasnya saat ditemui wartawan di kantornya, Selasa (3/9/2019).

Dia yakin banyak kepala daerah juga merasa keberatan dengan kebijakan itu. Karena dengan adanya berbagai peraturan, seperti pendidikan harus 20 persen, Kesehatan harus 10 persen, infrastuktur dari sekian persen, sehingga Pemda tidak akan bisa membangun. 

"Kalau banyak ketentuan yang harus dipenuhi berdasar instruksi dari pusat. Maka visi-misi dari kepala daerah sendiri bisa terbengkalai," ujarnya.

Maka jika ditambah keperluan belanja pegawai, Pemda Sragen kesulitan dalam menjalankan anggaran. Bupati mengakui BPJS Kesehatan memang dijalankan dengan sistem Gotong Royong. Namun tidak lantas menggampangkan dengan menaikkan premi. 

"Padahal masih banyak kelompok masyarakat yang belum membayar iuran BPJS Kesehatan dengan tertib. Kenapa tidak itu dulu yang dikerjakan. Kemudian sistem managemen BPJS Kesehatan yang harus diperbaiki,” bebernya.

Yuni juga mengatakan pengelolaan juga harus bertanggungjawab. Management BPJS Kesehatan memperbaiki sistemnya sehingga bisa mengurangi devisit. Sementara Pemda harus bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat langsung. 

”Alhamdulillah di Sragen kita punya visi misi yang linier dengan pemerintah pusat yakni membangun rumah sakit. Lantas bagaimana dengan yang lain seperti rencana misalnya membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) sekian miliar?” kata Bupati.

Mbak Yuni mengeluhkan ruang anggaran yang sempit dalam menjalankan pemerintahan serta menjawab tuntutan masyarakat. Melihat kondisi saat ini Mbak Yuni menyampaikan bagi pihak BPJS Kesehatan harus mendiskusikan terlebih dulu sebelum dilaksanakan. "Karena akan membebani pemerintah daerah."

  • Tentang Penulis

    Mulato Isha'an

    Mulato Isha'an RRI Surakarta<br />

  • Tentang Editor

    Mulato Isha'an

    Mulato Isha'an RRI Surakarta<br />

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00