• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

EKONOMI

Pemerintah Pusat Dinilai Tidak Berpihak Kepada Petani Tentang Tata Kelola Manajemen Pasca Panen

7 March
16:58 2018
0 Votes (0)

KBRN Surakarta  : Kebijakan Pemerintah Pusat tentang Tata Kelola Manajemen Pasca Panen selama ini dinilai tidak berpihak kepada para petani karena setiap musim panen, harga gabah selalu anjlok.

 Padahal Pemerintah Pusat mempunyai target mulai tahun 2017  Indonesia harus swasembada pangan dan petani mempunyai peran pokok dalam hal tersebut.

”Selama ini pula  Pemerintah Pusat selalu tidak bisa berbuat banyak, untuk mengatasi anjloknya harga gabah ketika terjadi panen raya  sebab semua ditentukan sistem pasar, disamping itu Harga Pembelian Pemerintah HPP penyerapan beras petani selalu di bawah harga tengkulak, jangan salahkan petani kalau lebih senang menjual kepada tengkulak daripada ke Pemerintah dalam hal ini Bulog,” tegas Bupati Wonogiri Joko Sutopo, seusai memimpin Panen Raya Padi di Kalurahan Mojopuro, Kecamatan, Wuryantoro, Wonogiri, Rabu (7/3/2018).

Lebihlanjut Joko Sutopo menjelaskan rendahnya HPP tersebut berdampak Pemerintah Pusat juga tidak punya otoritas mutlak dalam hal rantai pemasaran gabah dan beras di pasaran

”Namundemikian diharapkan Pemerintah, khususnya kami di Pemerintah Daerah masih mampu memberikan Kebijakan lain untuk membantu petani, diantaranya meringankan biaya operasional  yang bisa diwujudkan dengan  pengadaan Alat Utama Sistem Pertanian Alsitan dan mengoptimalkan perbaikan infrastruktur pertanian, sehingga  terjadi keseimbangan dan Petani tidak selalu dirugikan, serta kehadiran Pemerintah masih bisa dirasakan Para Petani,” imbuhnya.

Sementara itu pada Panen Raya masa tanam pertama tahun 2018 ini khusus di Kalurahan Mojopuro dari lahan seluas 251 hektar, perhektarnya mampu menghasilkan 9ton gabah.

Ari Purnomo

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00