• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Umum

Kongres Nasional V Koalisi Perempuan Indonesia Hasilkan Piagam Sukolilo

24 February
15:05 2020
0 Votes (0)

KBRN, Surabaya: Festival Kepemimpinan Perempuan Dan SDG  & Kongres Nasional V Koalisi Perempuan Indonesia di Surabaya menghasilkan Piagam Sukolilo yang merupakan komitmen dari 30 organisasi (pemerintah, swasta , masyarakat sipil dan media ) untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia.

Panitia Kongres Linarti mengungkapkan, Festival Kepemimpinan Perempuan Dan SDG  & Kongres Nasional V Koalisi Perempuan Indonesia ini dihadiri oleh  hampir 1.000 orang, terdiri dari  785 orang anggota Koalisi Perempuan Indonesia dan 200 undangan Jejaring Kerja Koalisi Perempuan Indonesia, termasuk anggota DPRD/DPR RI dan  Perempuan Kepala Desa dari Sulawesi Selatan.

"Kegiatan KPI yang telah berlangsung di Surabaya , 19 – 24 Februari 2020 ini fokusnya selain memilih kepengurusan periode baru, juga komitmen sepuruh peserta dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia."ujarnya, Senin, (24/2/2020).

Kongres Nasional V Koalisi Perempuan Indonesia telah memilih Mike Verawati Tangka sebagai sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia  dan menetapkan Presidium Nasional Periode 2020-2025 sebagai berikut : 
1. Ibu Rumah Tangga : Rosniaty Azis
2. Perempuan Pesisir dan Nelayan : Ona Tajawa Ramzia Djangoan
3. Pekerja Informal : Evany Claura Yanti
4. Buruh : Rumiyati
5. Anak Marginal Perempuan : Ema Kemalawati
6. Pemuda, elajar dan Mahasiswa : Wiwik Afifah
7. Perempuan yang dilacurkan : Eva Rosita
8. Lansia dan Jompo : Anjaromani
9. Profesional : Husaimah Husain
10. Buruh Migran : Hanifah Muyasarah
11. Petani : Dian Aryani
12. Masyarakat Adat : Tanty Herida 


PIAGAM SUKOLILO


1. Pada hari ini, pemimpin perempuan mewakili 25 Provinsi yang terdiri dari pemimpin perempuan di tingkat desa, Perempuan Kepala Desa, Anggota DPR/DPRD, aktifis, relawan dan pegiat hak-hak perempuan menyelenggarakan Festival Kepemimpinan Perempuan dan SDG pada tanggal 20 – 24 Februari 2020 di Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya, jawa Timur 

2. Kami Percaya, bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Susutainable Development Goal –SDG) merupakan bagian tak terpisahkan dari Pemajuan, pernghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan, Hak Anak dan Hak-Hak Kelompok Rentan (Disabilitas, Korban kekerasan, warga dari komunitas terpencil, orientasi seksual minoritas, Lanjut usia, masyarakat adat dan lainnya)

3. Kami meneguhkan kembali, bahwa nilai dan prinsip universal dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus dimaknai bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dilaksanakan secara universal di seluruh wilayah negara dan bangsa di seluruh dunia.

4. Kami meneguhkan kembali, bahwa nilai dan prinsip  Tidak seorangpun boleh ditinggalkan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus dimaknai bahwa Pembangunan Berkelanjutan harus melibatkan semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang selama ini terkucil, terpinggirkan dan belum menikmati manfaat pembangunan. Negara, Pemerintah dan masyarakat wajib menjangkau mereka yang terkucil, terpinggir dan kurang beruntung ini seperti masyarakat adat, lanjut usia, disabilitas, minoritas agama dan kepercayaan dan orientasi seksual minoritas agar mereka dapat aktif berpartisiapsi dalam pelaksanaan dan penikmatan manfaat dari pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

5. Kami meneguhkan kembali, bahwa nilai dan prinsip  saling keterkaitan antar tujuan dan target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus dimaknai bahwa tidak satu pun target dan tujuan dari  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan boleh diabaikan, karena kegagalan mencapai satu target akan berdampak pada kegagalan mencapai target yang lainnya.

6. Kami telah melihat. upaya-upaya pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui kebijakan, perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran. 

7. Kami meyakini, bahwa upaya-upaya pemerintah tidaklah cukup untuk dapat mencapai hasil yang telah ditargetkan, jika setiap individu (orang per orang ) dan Keluarga tidak berpartisipasi langsung dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

8. Kami Mengharapkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk :
1. Memberikan ruang yang kondusif bagi perempuan dan kelompok rentan agar dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Perencanaan Pembangunan.

2. Menerbitkan kebijakan yang responsif gender dan menghapuskan semua kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan.

3. Tata kelola Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terpadu, terintegrasi, transparan, akuntabel dan partisipatif.

4. Pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan secara individu, keluarga dan kelompok di rumah tangga dan ruang publik.

5. Menyusun Rencana Aksi pelaksanaan Tujuan pembangunan Berkelanjutan di semua tingkatan Pemerintahan (Nasional – Desa).

9. Kami mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Permusyawatan Desa untuk :
1. Memperkuat pengetahuan tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya bagi anggota baru, dan menghubungkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan tugas pokok dan fungsi legislatif.

2. Menyusun dan menerbitkan produk legislasi yang mendukung pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3. Membangun sistem evaluasi konstruktif terhadap pelaksanaan Tujuan pembangunan Berkelanjutan.

10. Kami akan berkontribusi dalam Pencapaian SDG dalam bentuk
:
1. Terlibat aktif dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).
2. Kontribusi nyata pelaksanaan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara individu maupun kelompok di rumah tangga maupun ruang publik.
3. Mengawal dan melakukan evaluasi partisipatif pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

00:00:00 / 00:00:00