• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Hukum & HAM

Tingkatkan Layanan Publik, PN Kediri Konsisten Terapkan 'E-Court'

14 February
13:36 2020
0 Votes (0)

KBRN, Kediri: Dalam meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan, khususnya bagi mereka yang berperkara secara perdata, Mahkamah Agung kini telah menyediakan layanan elektronik melalui 'E-Court'. Saat ini, Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur, yang memiliki wilayah kerja di Kota Kediri, juga terus secara konsisten menghadirkan layanan 'E-court' ini bagi publik.

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Sarah Louis. S., S.H., M.Hum, fitur yang tersedia di aplikasi 'E-Court', yaitu E-Filling (pendaftaran perkara secara online), E-Payment (pembayaran panjar biaya perkara secara online), dan (E-Summons (pemanggilan pihak berperkara secara online). Di samping itu, juga ada fitur layanan pengembalian biaya sisa panjar secara online.

"Pengadilan Negeri Kediri sebagai salah satu pengadilan, senantiasa berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik bagi para pencari keadilan, dan langkah ini telah konsisten dalam menerapkan E-Court," kata Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Sarah Louis. S., S.H., M.Hum, di Kantor PN Kediri, Jumat (14/2/2020).

Sarah menyatakan, layanan administrasi perkara secara elektronik ini, dapat digunakan oleh advokat maupun nonadvokat yang terdaftar.  Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat adalah, KTP, Kartu Tanda Advokat, dan bukti Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi.

"Sementara itu, untuk masyarakat non-advokat yang ingin menggunakan layanan E-Court, harus datang terlebih dahulu ke pengadilan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk. Nantinya, akan dibantu oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan," katanya.

E-court ini, tambah Sarah, dihadirkan dengan landasan Perma 1/ 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik Pasal 39, berbunyi Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku 19 Agustus 2019. Lalu, SE Badilum No 4 tahun 2019 tentang Kewajiban pendaftaran perkara perdata melalui E Court.

Mengenai realisasinya, imbuh Sarah, sejak awal diberlakukan sampai sekarang, sudah ada  masyarakat umum sekitar 35 orang, sedangkan dari kalangan advokat ada sekitar 15-20 orang.

"Layanan E-court, akan memangkas biaya, waktu, dan sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan," katanya.

Pada E-court, lanjut Sarah, layanan pada bidang perdata ini dibagi di antaranya, pada perkara permohonan, gugatan, gugatan sederhana, dan bantahan.

"Dari bidang itu, paling banyak yang digunakan oleh pengguna adalah perkara permohonan. Seperti permohonan perbaikan nama, perwalian bagi non muslim, dan izin menjual, penetapan orang hilang," katanya. (ac)

00:00:00 / 00:00:00