• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Hukum & HAM

Kanwil Kemenkumham Jatim Ancam Pecat Pegawai Tak Berintegritas

7 January
23:05 2020
1 Votes (5)

KBRN, Surabaya : Kanwil Kemenkumham Jatim mencanangkan pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Menurut Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Susy Susilawati untuk mewujudkan itu pakta integritas dilakukan, bahkan punish dan reward diberlakukan sebagai upaya menciptakan SDM Unggul.

"Titik fokus kita di SDM unggul. Ada perjanjian kinerja penandatangan pakta integritas baik antar para kepala kantor dan Kakanwil disaksikan oleh Ombudsmen, Polda, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi dan Pemerintah daerah," ungkap Susy Susilawati disela apel penandatanganan janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas di halaman Kanwil Kemenkumham Jatim, Selasa (7/1/2020).

Kanwil Kemenkumham Jatim kata Susy tidak main-main untuk mewujudkan itu. Jika ada pegawai melanggar aturan hukum sangsi pemecatan dilakukan. 

"Kita sangat tegas, kita melakukan punish kepada pegawai yang melakukan pelanggaran berat. Itu ada yang dipecat, hukuman disiplin berat seperti penundaan pangkat, dimutasi diwilayah tempat yang tidak melayani publik, rewardnya juga ada bisa kenaikan pangkat," urainya.

Ketika disinggung pelanggaran berat yang tidak ditolerir dilingkup Kanwil Kemenkumham, Susy menyebut masalah Narkoba masih mendominasi.

"Catatannya ada, kami konsisten, kalau baik kami berikan reward, jika melanggar ketentuan berlaku kita sangsi, pelanggaran tertinggi  memasukkan narkoba di Lapas, memasukkan HP, kalau pungutan liar sedikit. Itu sumber masalah di rutan," paparnya.

Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Agus Widiyarta menambahkan meraih predikat WBK/ WBBM tidak mudah dilakukan.

Dalam hal ini Agus lebih menyorori pentingnya perubahan perilaku. Sebab tindakan koruptif lebih pada niat atau keingnan. 

"Integritas tersusun rapi secara administrasi,  perubahan perilaku penting untuk mewujudkan itu. Tapi laporan yang diterima Ombudsmen berkurang, ada itu hanya satu, dua, memang pelayanan Kemenkumham semakin baik," teranganya.

Meski begitu, menurut Agus predikat WBK/ WBBM hanya salah satu instrumen untuk meningkatkan integritas dalam birokrasi. Dalam RB, hal tersebut termasuk struktur yang berkaitan dengan aturan, SOP atau peraturan perundang-undangan. Sifatnya hanya administratif. "Ada instrumen lain yang harus dipenuhi," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00