• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Umum

Gawat, 17 Industri Cemari Kali Surabaya

19 December
19:50 2019
0 Votes (0)

KBRN, Surabaya : Belasan perusahaan yang ada di bantaran kali Surabaya dikedapati membuang limbah. Temuan itu didapatkan dari hasil penelusuran yang dilakukan tim patroli air selama kurun Januari hingga November 2019.

"Kalau pelanggaran memang cenderung menurun. Ketaatan mereka terhadap lingkungan mulai baik. Dua tahun ini tidak ada yang dilakukan pidana, kalau ada hanya sangsi administrasi. Kemarin 40 industri, tapi tidak semua kita lakukukan uji, nah dari 17 industri hasil uji nya melebihi baku mutu," ungkap Kepala Seksi Penanganan Pengaduan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Ainul Huri, Kamis (19/12/2019).

Ainul menjelaskan pihaknya akan membawa kasus pencemaran lingkungan khususnya di sungai ke ranah hukum jika industri tidak mengindahkan teguran, imbauan yang dilayangkan pihak dinas. 

Dijelaskan Ainul, 17 industri itu bermacam-masam jenisnya. Mulai industri kertas, tekstil, makanan dan minuman serta obat-obatan. Lokasinya yang berada di sepanjang Kali Surabaya yang panjangnya 41 kilometer mulai Mojokerto hingga ke Kota Surabaya. 

Pencemaran sungai seperti ini, kata Ainul memang harus diatasi. Karena dampaknya akan dirasakan masyarakat luas. Memang tidak secara langsung , tapi dalam waktu tertentu akan merusak kualitas air dan merusak biota dan ekosistem yang ada di dalam sungai. 

“Air di Kali Surabaya ini airnya diambil oleh PDAM Surabaya, Mojokerto, Gresik dan Sidoarjo. Kalau tercemar, orang-orang akan menjadi korbannya. Karenanya kalau industri tidak menghiraukan imbauan dan binaan kita maka kita harus bertindak tegas. Kita laporkan ke Polda Jatim,” tandasnya. 

Sementara itu
Direktur Konsorsium Lingkungan Hidup, Imam Rochani menyebut masih adanya perusahaan yang membuang limbah di kali Surabaya merupakan hal serius, terlebih dalam aturan yang dikenakan tentang lingkungan hidup, sanksi untuk industri yang mencemari lingkungan terutama sungai, jauh lebih longgar. 

"UU 32 tahun 2009 itu tidak segalak UU 23 tahun 1997. UU 32 itu lebih pada pembinaan. Jadi ada peringatan pertama, kedua dan tindakan hukum, jadi bedah waktu yang ada itu perusahaan bisa melakukan perbaikan, kalau dulu OTT tangkap tangan membuang industri kita bisa memidanakan beberapa industri termasuk pernah milik Pemerintah kota," terang Imam.

Imam yang juga Ketua Patroli Air ini mengakui UU yang ada saat ini seakan tumpul untuk melakukan jerat hukum pidana secara langsung, tapi dari segi administratif hal itu lebih baik karena bisa mengakibatkan efek jerah.

"Masih adanya perusahaan yang membuah limbah juga diperburuk jumlah tim pemantau. Di jatim ini perusahaan ada beberapa puluh ribu sementara staf yang melakukan hanya puluhan orang. Mereka tidak akan mampu, mangkanya dari KLH kita melibatkan relawan untuk melakukan sidak," paparnya.

Dalam kegiatan tahunan Evaluasi Tim Patroli Air Terpadu Jawa Timur, sengaja mengundang industri dalam catatan ‘melanggar’ untuk mendengarkan raport mereka. 

Setelahnya pihak industri harus memaparkan upaya apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki sistem pengolahan limbah di perusahaannya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00