• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Hukum & HAM

Sidang Q-Net, Saksi Ahli Pastikan Legalitas PT Amoeba Dan AWI Sah

2 December
20:28 2019
1 Votes (5)

RRI, Kediri: Persidangan kasus Q-Net di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri, kini memasuki babak baru dengan mendatangkan Saksi Ahli dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat, Senin (2/12/2019).

"Dari hasil keterangan Saksi Ahli, tadi terungkap dan terjawab sudah bawa legalitas PT Amoeba Internasional, ya kemudian PT AWI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, secara hukum keduanya sah menjalankan aktivitas atau bermitra menjualkan produknya di Indonesia," kata Penasehat Hukum PT Amoeba Internasional, Muhammad Solihin HD., S.H, pasca mendatangi Sidang Praperadilan Hari Ketiga, di PN Kabupaten Kediri, Senin (2/12/2019).

Lalu, pada kesempatan serupa, pihaknya bersama Tim Penasehat Hukum PT Amoeba Internasional mendengar sendiri dari saksi yang menghadirkan dua orang anggota penyidik, dan membantu penyidik.

"Dari keterangan penyidik itu terungkap juga, Kariyadi (Bos Q-Net Madiun, red) sudah dibebaskan dalam perkaranya yang LP nya itu sama dengan LP klien saya yakni Gita Hartanto. Berarti, perkaranya sekarang tidak bisa P21 atau tidak bisa dinyatakan lengkap, sehingga hal ini selaras juga dengan pendapat ahli. Kesimpulannya, saya menyampaikan bahwa lebih untuk perdata-lah perkara ini," katanya.

Kemudian, tambah Solihin, dari hasil SP3 Mabes Polri dan SP3 Polda Jawa Timur itu juga sudah bisa menggambarkan dan lantas terjawab sendiri perkara ini dihentikan dari mana. Contoh lagi pada perkara Kariyadi, yang sekarang dikeluarkan sendiri penahanan oleh penyidik.

"Meskipun itu tadinya permohonan, tapi ingat tanggal 29 November itu masa penahanan Kariyadi habis. Nah, tanggal 28 November malam justru Kariyadi dikeluarkan, dengan alasan penangguhan penahanan," katanya.

Terkait dengan penindakan Polres Lumajang, Solihin menilai, berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang sah, maka penyidikan tersebut disimpulkan telah menyalahi ketentuan wewenang.

"Penyidik itu yang berhak itu bukan penyidik dari Lumajang, dan kalaupun ini merupakan tindak pidana kenapa ruangnya sangat sempit. Kalau dia mencoba melebarkan sayap ke pengadilan lain, tentunya harus punya dasar hukum atau memang sudah ditunjuk khusus oleh Kapolri atau Kapolda," katanya.

Mengenai penetapan DPO, Solihin juga memberikan tanggapan, sekaligus pertanyaan kepada para penyidik, jikalau perkara yang pokoknya saja dikeluarkan sendiri penahanannya atau tidak bisa P21, maka buat apa mereka dijadikan DPO.

"Untuk status DPO, kan kasihan kan mereka punya keluarga ya kan dan kasihan tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Idealnya, minimal ada 2 barang bukti yang sah secara hukum, untuk menetapkan seseorang tersangka. Pada sidang ini, terungkap juga PT AWI, bahwa barang yang disidang tidak ada kaitannya dengan perkara ini," katanya.

Hadir pada persidangan ini pula, Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Hasran Cobra. Ia mengaku, datang ke agenda tersebut selaku Ketua Tim Cobra.

"Saya datang ya untuk memberikan apresiasi kepada tim saya, agar tetap semangat ya untuk menghadapi gugatan sidang praperadilan hari ketiga ini. Yang mana ini adalah sah sah saja dan wajar untuk membuktikan apakah tindakan Tim Penyidik, Tim Cobra Polres Lumajang itu profesional atau tidak," katanya.

Hasran menyebutkan, sidang ini adalah yang kelima untuk praperadilan, karena di Lumajang itu sudah ada empat kali persidangan serupa. Rinciannya, yang dua kali dicabut, dan dua kali dimenangkan oleh penyidik Tim Cobra.

"Sidang di PN Kabupaten Kediri ini adalah yang sidang gugatan praperadilan kelima dan materi pokoknya adalah tindakan penggeledahan dan penyitaan, yang diduga rumah daripada atau kantor daripada salah satu direksi alias direktur PT Amoeba Internasional di Kediri yaitu Gita Hartanto," katanya.

Sementara, disinggung soal penyidikan di Kediri, Hasran mengatakan, tindakan tersebut diyakininya sudah memenuhi prosedur.

"Kalau misalnya memang itu dipandang melanggar, maka hal ini adalah kewenangan pengadilan yang memutuskan kami profesional atau tidak. Hal terpenting kami support untuk tim saya, bahwa apa yang kami lakukan itu adalah sudah profesional," katanya.

Di lokasi serupa, Kuasa Hukum Polres Lumajang, Abdul Rokhim, S.H., M.Si, mengemukakan, bahwa pada agenda sidang saat ini mendengarkan keterangan Saksi Ahli dan proses sidangnya berjalan lancar.

"Pada sidang ini, kami juga sudah menyerahkan puluhan  bukti surat dengan 2 orang saksi. Insya allah kita tunggu putusannya saja hari Rabu (4/12) dan besok masih kesimpulan," katanya.

Saat ditanya terkait dengan habisnya masa penahanan, lanjut Abdul Rokhim, masa habisnya penahanan tersebut hanya masalah teknis. Kemudian mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan, memang sesuai keterangan Saksi Ahli di sidang ini, juga diterangkan bahwa setiap perusahaan juga ada potensi melanggar hukum. (ac)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00