• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Hukum & HAM

FH Unitomo Gandeng Komisi Yudisial Kupas Integritas Hakim

7 November
13:58 2019
1 Votes (5)

Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo (FH Unitomo) bekerja sama dengan Komisi Yudisial RI (KY) menggelar Seminar Nasional dengan tema "Pemilu dan Integritas Hakim". Bertempat di Ruang RM Soemantri Gedung A yang dibuka oleh Rektor, Bachrul Amiq, Kamis ( 7/11/2019 ).

 "Sangat penting menjaga integritas hukum untuk melakukan sesuatu dalam persidangan, terlebih dalam menangani sengketa pemilu yang belum lama terjadi di negeri ini, melalui kegiatan ini harapannya dapat meningkatkan kualitas khasanah bidang hukum di Unitomo”,  kata Doktor Bidang Hukum ini saat memberikan sambutan.

Diikuti sekitar 80 peserta, kegiatan ini mendatangkan Ketua KY RI, Jaja Ahmad Jayus sebagai keynote speaker dan Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara bersama Fadli Ramadhanil dari Perludem serta Akademisi Bidang Hukum, Duke Ari Widagdo. Mengawali acara,  Jaja Ahmad Jayus menyampaikan , setiap penegak hukum harus memiliki wawasan atau ilmu pengetahuan. “KY sebagai pengawas hukum pun harus menjunjung tinggi etika sebagai penegak hukum, hal ini untuk mendukung atas wawasan dan ilmu pengetahuan yang kita miliki”, katanya.

Meneruskan Ketua KY RI, Refly Harun menyampaikan pemerintah harus mendesain penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu. Di masa depan, untuk mencipakan free and fair election, perlu memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa atau pelanggaran pemilu dilaksanakan dengan sistem yang dapat menjamin kepastian hukum yang memulihkan hak konstitusional setiap pihak yang terkait dengan pemilu.

Sementara Fadli Ramadhanil  mengatakan perlu perhatian serius dan pembekalan kepemiluan kepada hakim peradilan administrasi yang akan menangani sengketa pemilu. Ini sangat penting, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman terkait konsep penanganan sengketa pemilu. Termasuk juga ketentuan-ketentuan di dalam sistem penyelenggaraan pemilu, utamanya yang berkaitan dengan sengketa pemilu.

Senada dengan Fadli Ramadhanil, seorang akademisi bidang hukum, Duke Ari Widagdo mengatakan Pada setiap pelaksanaan pemilihan umum, munculnya suatu sengketa tidak dapat dihindari. Sengketa yang dimaksud dapat terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilu maupun antar peserta pemilu. 

"Maka sudah saatnya Komisi Yudisial dapat mengawasi hakim yang menangani perkara pemilu / pilkada tidak hanya pada tingkat pertama akan tetapi juga pada tingkat banding maupun kasasi yang bisa saja justru banyak terjadi pelanggaran”, ungkapnya.

  • Tentang Penulis

    Indra Mahadi

    &lt;&nbsp; indracahyono77@gmail.com&nbsp; &gt;<br />

  • Tentang Editor

    Indra Mahadi

    &lt;&nbsp; indracahyono77@gmail.com&nbsp; &gt;<br />

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00