• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kesehatan

DPRD Jatim Soroti Rasio dan Pemerataan Dokter di Jatim

24 October
13:53 2019
1 Votes (5)

KBRN, Surabaya: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Timur, Satu dokter di Jawa Timur harus melayani kurang lebih 5.900 masyarakat. Selain rasio yang kurang, persebaran dokter umum di Jawa Timur juga menjadi masalah tersendiri. Selama ini sebagian besar dokter hanya membuka praktik di kota-kota besar. Sedangkan di wilayah pelosok rasio jumlah dokter dengan masyarakat sangat kurang. 

"Artinya kalau rasio satu dokter untuk tiga ribuan orang, ini ya masih jauh sekali di Jawa Timur. Paling tidak kan, kalau kita bicara tenaga dokter ini bukan hanya mereka yang masuk ASN, tetapi jika Pemerintah bisa berinovasi, apa yang tidak bisa terpenuhi secara bertahap. Tinggal sekarang tergantung komitmen Pemerintah saja dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, salah satunya pemenuhan tenaga dokter baik umum dan spesialis. Soal kesehatan ini kan wajib, sama seperti pendidikan." ujar Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Mathur Husyairi, Kamis, (24/10/2019).

Pada Peringatan Hari Dokter Nasional 24 Oktober ini, persoalan rasio dan persebaran dokter yang belum merata itu menjadi sorotan Komisi E DPRD Jawa Timur. Mathur Husyairi, Politisi Partai Bulan Bulan Bintang itu, mendesak Pemerintah Daerah tidak mudah memberikan ijin atau rekomendasi pindah bagi tenaga dokter, kecuali dengan batas masa pengabdian tertentu.

"Saya pikir kalau sudah ASN ya mengabdi, konsekuensinya bersedia ditempatkan dimanapun. Jangankan PNS, ASN, yang PTT saja sudah teken kontrak, Saya taunya Saudara saya dulu harus ke Papua. Ini konsekuensi. Masalahnya kemudian, sudahlah Kita ini pemerataannya nggak bisa, kepala daerah di kabupaten/kota ini dengan mudahnya kadang memberikan ijin atau rekomendasi pindah. Padahal masa baktinya masih dibawah standar, misalnya dua atau tiga tahun. Ini harus diatur dan tegas." ungkapnya.

Politisi asal Daerah Pemilihan Madura ini lantas mencontohkan kondisi minimnya pelayanan kesehatan dan kekurangan dokter di Kabupaten Bangkalan Madura. 

"Saya membayangkan bagaimana minimnya pelayanan kesehatan tertinggal. Di Bangkalan yang baru saja mentas dari kategori daerah tertinggal saja, di tiap rumah sakit belum ada dokter yang berjaga khusus di sana, standby 24 jam itu nggak ada. Malah kebanyakan kepala puskesmas itu juga dari perawat, dari tenaga sarjana kesehatan. Belum bicara desa kita. Jangankan itu, seharusnya kan ada dokter spesialis di tiap puskesmas. Kekurangan-kekurangan ini harusnya jadi perhatian Kementrian hingga Dinas kesehatan di daerah." jelasnya.

Sebagai mitra kerja, lanjutnya, Komisi E DPRD Jatim sangat mendukung apabila Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan Jawa Timur berinovasi dengan anggaran yang cukup besar. 

"Apalagi ada dana perimbangan yang besar hingga Rp. 8,5 Triliun di RPJMD. Jika ini bisa dimanfaatkan di sektor kesehatan dan pendidikan tentunya akan lebih menyentuh masyarakat."tegasnya.

Meski demikian, Mathur Husyairi mengajak para dokter dan tenaga medis lain di Jawa Timur agar tetap mengedepankan profesionalisme dan kinerja disertai semangat pengabdian bagi masyarakat Jawa Timur.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00