• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik & Pemerintahan

PKS Harap Pembagian Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Proporsional

28 August
20:47 2019
0 Votes (0)



KBRN, Surabaya : PKS mulai membangun komunikasi politik dengan beberapa parpol sebelum  pembentukan alat kelengkapan DPRD Surabaya. Politisi PKS, Reni Astuti mengungkapkan, bahwa partainya telah membuka ruang komunikasi dengan beberapa partai dan fraksi di DPRD mendekati penyusunan alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan DPRD, terdiri dari Komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Perda (BPP), Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan Anggaran (Banggar).
"Kalau harapan kita proporsional sesuai perolehan kursi," terangnya, Rabu (28/8/2019).

Namun, bagi PKS sesuai perolehan suara, idealnya, selain pimpinan dewan juga mendapatkan unsur pimpinan lain.
"Idealnya 1 Ketua Komisi dan 1 unsur pimpinan komisi, entah wakil atau sekretaris," sebutnya.

Menurut Reni, dalam pembagian pimpinan alat kelengkapan dewan mengacu pada sistem kolektif kolegial. Orientasinya pada layanan masyarakat, tidak mengejar jabatan.
"Jika dipercaya, kita dedikasikan untuk kepentingan masyarakat. Jika tidak, dengan pertimbangan berbagai kepentingan, kita hargai proses politik yang ada," ucap Reni.

Ia menegaskan, bagi PKS jika tak bersama dalam alat kelengkapan akan menjadi penyeimbang. Menurutnya, hal itu sudah biasa bagi PKS.
"Orientasi kita secara internal, bagaimana secara kelembagaan dipercaya masyarakat," katanya.

Sementara itu, Reni menyebutkan orientasi partainya secara eksternal adalah memajukan Kota Surabaya dan mensejahterakan masyarakat.
"Apakah itu nanti kita memiliki jabatan atau tidak di alat kelengkapan dewan," tutur perempuan yang diproyeksikan partainya sebagai wakil pimpinan dewan.

Reni menyatakan, mekanisme pembentukan alat kelengkapan dewan berdasarkan tata tertib DPRD. Sebelum membentuk alat kelengkapan DPRD, didahului penetapan pimpinan definitif. Pimpinan definitif tersebut nantinya akan memfasilitasi terbentuknya komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.
"Jumlah komisi proporsional antara satu dengan lainnya. Tetapi, banggar dan banmus mengacu tatib maksimal 25 orang atau separuh dari jumlah anggota dewan," paparnya.

Pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPRD ditentukan oleh anggotanya. Reni Astuti membeberkan, setelah fraksi mengirim perwakilan alat kelengkapan, dengan difasilitasi pimpinan definitif, alat kelengkapan dewan, misalnya komisi menggelar rapat. Rapat internal di masing-masing alat kelengkapan akan dipimpinan pimpinan dewan.
"Nanti akan dimusyawarahkan, siapa saja yang memimpin," katanya.

Proses pemilihan mengutamakan musyawarah mufakat. Namun, apabila tidak ada titik temu akan dilakukan voting
"Selanjutnya dibuat berita acara, dilaporkan ke pimpinan, kemudian setwan dan ditetapkan di rapat paripurna," sebut Reni

Reni mengaku, figur yang dipilih sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan berdasarkan kesepakatan bersama, tidak mengacu pada senioritas.
"Harapanya, memiliki leadership dan bisa memanage. Seluruh anggota dewan mempunyai kemampuan itu," tandasnya. 


tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00