• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pendidikan

Dewan Desak Gubernur Jatim Respon kisruh PPDB

19 June
17:58 2019
0 Votes (0)

KBRN, Surabaya: Kisruhnya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi untuk masuk SMP dan SMA negeri di Jawa Timur mendapat tanggapan dari Komisi E DPRD Jatim.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa punya perhatian lebih kepada masyarakat yang sedang mengeluhkan pemberlakuan sistem PPDB zonasi ini.

“Kami menyadari semangat pemerintah pusat agar tidak ada lagi sebutan sekolah favorit atau sekolah elit, namun karena masyarakat sudah terlanjur terkooptasi dengan pilihan-pilihan itu. Karenanya alangkah bijaknya ada pertimbangan khusus untuk mencari jalan terbaik dari tuntutan banyak pihak,” katanya Rabu (19/06/2019).

Untuk itu, pihaknya menyarankan meskipun hal itu murni kewenangan pemerintah pusat, namun ada upaya pengajuan kearifan lokal kepada Kemendikbud agar ada perlakuan berbeda untuk Jatim.

“Harapan saya ibu gubernur Khofifah Indar Parawansa mempunyai perhatian lebih pada masyarakat, berkomunikasi dengan kementerian agar ada perlakuan khusus bagi Jatim. Saya yakin ibu gubernur mampu mencari jalan terbaik,” cetus politisi PAN ini.

Diketahui, sebelum pemberlakuan sistem PPDB berbasis zonasi yang awalnya baru akan diberlakukan pada tahun 2020 mendatang, ternyata Kemendikbud memberlakukan mulai tahun 2019 ini. Komisi E DPRD Jatim juga telah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat dan telah bersepakat dengan Dinas Pendidikan Jatim untuk Jatim tidak memberlakukan PPDB berbasis zonasi.

“Kami sudah berkali-kali bertemu dengan wali murid SMP terkait keberatan PPDB berbasis zonasi. Dan akhirnya Komisi E bersama Diknas bersepakat memenuhi keinginan wali murid berdasarkan UNAS (seperti tahun lalu), karena itu pilihan bijak. Kami coba untuk mencari jalan tengah sambil Diknas berkordinasi dengan pemerintah pusat,” ungkap Suli Daim.

Tak hanya itu, Komisi E juga telah mengingatkan kepada Dindik Jatim agar melalui Gubernur Jatim Khofifah agar Permendikbud 51/2018 tidak berimbas bagi Jatim terkait penerimaan DAK (Dana Alokasi Khusus).

“Tapi ternyata selang tidak lama Pemprov Jatim mendapat teguran dari Kemendikbud agar Pemprov Jatim tetap mengembalikan sesuai ketentuan yang ada. Jika mengabaikan maka sanksi sebagaimana dalam Permendikbud akan diberlalukan. Itu yang jadi dasar PPDB zonasi akhirnya diberlakukan sekarang ini,” tandasnya.


Kecewa Sistem Zonasi, Emak-Emak di Surabaya Demo di Grahadi

Puluhan wali murid melakukan aksi di depan Gedung Negara Grahadi. Mereka memprotes Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 sistem zonasi yang dinilai karut marut. 
Aksi yang didominasi emak-emak ini diawali dengan orasi di depan Taman Apsari di Jalan Gubernur Suryo. Emak-emak ini juga meneriakan hapus zonasi.

"Hapus..hapus sistem zonasi," kata teriak orator aksi dengan mengunakan mega phone di Taman Apsari, Jalan Gubernur Suryo, Rabu (19/6/2019). 

Mereka juga berteriak meminta agar bisa ditemui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. 

"Kami yang memilih Bu Khofifah, kami harap Bu Khofifah temui kami. Kami ingin sistem zonasi dihapuskan," teriak orator aksi. 

Aksi ini sempat diwarnai pengadangan mobil pelat merah yang melintas di Jalan Gubernur Suryo. Namun petugas Satpol PP segera mencegah massa bertindak lebih jauh dan massa kemudian memperbolehkan mobil pelat merah tersebut melanjutkan perjalanan kembali.

Tak hanya itu, mereka juga ingin masuk Gedung Negara Grahadi, mereka ingin menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Jatim. Namun keinginan mereka tidak terpenuhi, anggota Satpol PP yang berjaga di Grahadi tidak memperbolehkan masuk.

Teguh Priatmoko salah satu wali murid mengatakan aksi yang mereka lakukan merupakan spontanitas. Mereka ingin mencari kepastian anak-anak mereka yang lolos sistem zonasi PPDB 2019. 

"Kami dijanjikan oleh Dispendik data putra-putri kami tersimpan. Tapi belum ada jawaban anak kami diterima, itu yang menjadi motivasi kami untuk bergerak. Bahwasannya sistem ini tidak benar," ujar Teguh. 

Selain melakukan orasi, massa yang didominasi emak-emak juga membawa sejumlah spanduk dan poster. Beberapa di antaranya bertuliskan 'Ganti Mendikbud Secepatnya!!!' dan 'Hapus Permendikbud 51 Zonasi Membelenggu Hak Anak'. 


tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00