• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik & Pemerintahan

PDIP Surabaya Siap Hadapi Pilkada, Tapi Kandidat Cawali Hak Prerogatif Ketua Umum DPP

10 June
16:58 2019
0 Votes (0)

KBRN, Surabaya : Ketua DPC PDIP Surabaya, Whisnu Sakti Buana menyatakan, bahwa partainya siap menghadapi pilkada 2020. Menurutnya, kemenangan PDIP pada pemilu legislatif 2019, dengan perolehan 418.872 suara sesuai hasil rekapitulasi KPU Surabaya, sehingga bisa menempatkan 15 kursi di DPRD Surabaya menjadi modal dasar untuk menghadapi pilkada.

“Kita ingin dengan kemenangan itu, mesin partai siap menghadapi pilkada tahun depan. Mesin partai sudah siap, tinggal memaksimalkan kembali” tegasnya, Senin (10/6)

Whisnu Sakti mengurai, dari 15 caleg yang terpilih sebagai anggota DPRD, 11 orang diantaranya adalah incumben. Sebagai anggota fraksi, para caleg yang terpilih tersebut merupakan petugas partai yang sering turun ke bawah, dan keberadaannya diterima masyarakat.

“Ini yang menjadi kekuatan partai dalam menghadapi pilkada Surabaya,” terangnya

Mengenai kandidat bakal calon walikota yang diusung PDIP, Pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Surabaya ini menyampaikan, sesuai mekanisme partai akan ada petunjuk teknis (juknis) dari DPP PDIP. Namun, menurutnya saat ini belum keluar. Whisnu Sakti mengatakan, untuk pencalonan sesuai mekanisme bisanya dijaring dari bawah melalui rapat kerja cabang khusus (Rakercabsus) kemudian diusulkan ke DPD PDIP Jatim dan dibawa ke DPP PDIP.

“Sebagai bahan masukan DPP. Tetapi keputusan ada di DPP Partai,” sebutnya

Ia mengungkapkan, berdasarkan AD/ART PDIP, hak prerogatif untuk menentukan calon kepala daerah yang maju pada pilkada menjadi hak prerogatif ketua umum.

“Perlu diingat, dalam AD ART partai dalam menentukan kebijakan menjadi hak prerogatif ketua umum,” ungkapnya

Whisnu Sakti memaparkan, dari pengalaman sebelumnya saat penentuan pasangan calon kepala daerah dan wakilnya, penjaringan yang dilakukan melalui rakercabsus di daerah berbeda dengan keputusan DPP.

“Kalau bicara Surabaya, Bu risma di tahun 2010, (keputusan itu) tak terjadi di rakercabsus. Keputusan DPP, Bu risma dipasangkan dengan Pak Bambang,” paparnya

Merespon munculnya beberapa nama tokoh yang digadang sebagai bakal calon walikota Surabaya, salah satunya adalah mantan Timses Khofifah Indar Parawansa Saat Pilgub Jatim 2018, yakni KH. Zahrul Azhar As’ad atau yang akrab disapa Gus Hans, Whisnu Sakti Buana menanggapinya santai.

“Monggo saja, kalau muncul hak pribadi. Setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih,” pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00