• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu

Mahasiswa Cipayung Plus Minta Semua Pihak Tunggu Perhitungan KPU

1 May
07:48 2019
0 Votes (0)

KBRN, Surabaya : Tak kunjung usainya perdebatan dan klaim sisa Pilpres 2019, membuat sejumlah mahasiswa angkat bicara. Karena perdebatan ini dinilai kontra produktif dengan semangat demokrasi dan pembangunan Indonesia.

"Sudahlah kita stop urusan cebong dan kampret. Karena di Negara ini tidak hanya ada dua kelompok itu. Masih banyak masyarakat yang menginginkan pembangunan Indonesia berjalan," kata Ketua PKC PMII Jatim Abdul Ghoni mewakili tujuh ormas mahasiswa yang tergabung dalam 'cipayung plus' di Surabaya, Selasa (30/5/19).

Kondisi ini membuat suasanya di tingkat akar rumput tidak nyaman. Karena antar tetangga dan teman terjarak oleh cap cebong dan kampret. Khususnya, soal narasi gerakan people power. Dan hal ini menimbulkan keprihatinan tersendiri.

Karena itu, kelompok mahasiswa 'cipayung plus' meminta sejumlah pihak menghentikan narasi menyalahkan penyelenggara pemilu pada Pemilu 2019. Selama ini negara dianggap tidak mampu, padahal sudah menjalankan sebagai mana mestinya.

"Mereka menggiring opini di media, seakan KPU bawaslu dan semua elemennya dianggap tidak professional dan dianggap melakukan kejahatan structural," ungkapnya.

Karena itu, pihanya mengimbau semua elemen masyarakat dan mahasiswa untuk saling menjaga kondusifitas Negara. Salah satunya dengan menunggu hasil ketetapan KPU sampai tanggal 22 Mei 2019.

Pada kesempatan itu, cipayung plus juga menyampaikan rasa duka cita atas gugurnya penyelenggara pemilu akibat kelelahan saat mengawal proses demokrasi. "Turut berbelasungkawa atas para panitia pemilu dalam tugasnya mengawal demokrasi," kata Abdul Ghoni.

Atas hal ini pula, Cipayung plus meminta pemerintah meninjau ulang undang-undang pemilu. Salah satunya, untuk proses perhitungan yang diharuskan selesai dalam sehari. "Karena menggunakan tenaga manusia tidak bisa diforsir dalam sehari. Dan ini sudah terbukti," katanya. 

Apalagi pada pemilu 2024, ada potensi 7 surat suara yang haus dicoblos. Dan pastinya akan membutuhkan waktu perhitungan yang lebih lama dibanding pemilu periode 2019. "Tentunya banyak yang perlu direvisi di Undang undang Pemilu," tegasnya.

Selain Abdul Ghoni, turut pula menyertai pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogi Pratama, pimpinan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Rijwl Rachman, pimpinan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nabrisi Rohid, pimpinan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Ridwan, pimpinan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Wayan dan pimpinan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Aldo.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00